Presiden Joko Widodo marah melihat kinerja aparatur Pemerintahan yang lebih banyak fokus menyiapkan hal-hal teknis di balik meja, yaituSurat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait laporan keuangan. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam membuka rapat kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Selasa (20/9/2016).
"Saya pesan kepada Ibu Menteri Keuangan, Pak Menko Perekonomian, kita ini juga jangan terlalu bertele-tele rezim akuntansi kita. Ini mohon maaf, karena saya melihat sekarang ini hampir 70 persen mungkin 60 - 70 persen birokrasi kita ini setiap hari ngurusnya SPJ," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI ini menceritakan, ia sempat mengecek aparatur Pemerintahan yang bekerja hingga malam untuk mengerjakan SPJ. Menurutnya pengerjaan laporan SPJ yang rumit itu menjadi kontraproduktif.
"Kalau lembur sampai malam saya tanya ini apa yang dikerjakan, SPJ Pak. Maaf, kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru. Semua orang akan meminta meja, semua orang akan minta kursi untuk apa? untuk tulis-menulis menyiapkan SPJ. Saya nggak ngerti SPJ itu isinya apa, tapi biasanya kalau saya lihat di meja-meja itu ngurusin kuitansi dan mengurusi gambar, foto-foto," ujar dia.
Jokowi memberikan contoh, banyak guru dan kepala sekolah jadi tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar karena mengurus SPJ. Kemudian di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terganggu kinerjanya di lapangan karena menyelesaikan laporan SPJ.
"Saya lihat di sekolah-sekolah itu SPJ, saya lihat di ruangan guru kuitansi-kuitansi SPJ itu pasti. Lalu coba lihat di PU, mohon maaf harusnya PU itu konsentrasi 80 persen mengontrol jalan. Mengontrol irigasi yang rusak, mengecek jalan yang berlubang. Tapi coba lihat sekarang, karena orang takut semua yang namanya SPJ," tutur dia.
"Coba di pertanian, dulu setiap pagi PPL berjalan di pematang sawah, bercengkrama dengan petani, memberikan bimbingan kepada petani. Sekarang lihat di dinas pertanian, Kementerian Pertanian semuanya duduk manis di meja di ruangan ber-AC ngurusi SPJ," ungkap dia.
Hal itu menurut Jokowi berpengaruh terhadap perkembangan negara. Maka dari itu, Jokowi memerintahkan agar semua Kementerian dan lembaga negara, serta kepala daerah untuk segera memikirkan solusinya.
"Kita harus pikirkan bagaimana menyiapkan laporan yang simpel tetapi orientasinya hasil, gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diperiksa. Bukan laporan yang tebal-tebal, energi kita jangan habis di SPJ," kata dia.
"Kita harus pikirkan bagaimana menyiapkan laporan yang simpel tetapi orientasinya hasil, gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diperiksa. Bukan laporan yang tebal-tebal, energi kita jangan habis di SPJ," kata dia.
