REGIONAL:
Suara.com - Isu agama dan etnis kembali didengungkan menjelang pilkada Jakarta. Apakah isu ini akan berpengaruh ke masyarakat Jakarta dalam menentukan pilihan?
Sebagian warga yang ditemui wartawan Suara.com mengaku sudah sadar bahwa isu tersebut dimunculkan hanya demi kepentingan politik sesaat. Sekarang, sebagian besar warga memilih pemimpin kategori pertamanya bukan latar belakang agama.
Seperti yang diungkapkan oleh Tarjono (55), warga Kampung Irian, Jakarta Pusat.
"Masyarakat seharusnya tidak terpengaruh terhadap isu SARA, karena itu hanya permainan politik dan persaingan antar calon gubernur," kata Tarjono.
Tarjono sadar bahwa Pancasila mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk saling bertoleransi antara suku, agama dan ras. Dan keberhasilan memimpin daerah, kata dia, bukan diukur dari agama apa yang dianutnya, melainkan kinerja.
"Baik agama ataupun ras, kita tidak boleh membeda-bedakan karena Tuhan kita satu, mau pemimpin kita nanti beragama muslim ataupun non muslim yang pentingkan tujuannya, kinerjanya untuk membuat Jakarta lebih baik," katanya.
Senada dengan Tarjono, mahasiswa Universitas Bung Karno bernama Muhammad Novi Fediansyah (22) mengatakan bahwa masyarakat jangan lagi terpengeruh dengan isu SARA.
Bagi Ferdiansyah isu semacam merupakan salah satu wujud kampanye negatif atau black campaign. Dia mengingatkan masyarakat yang akan rugi sendiri jika ikut-ikutan mengobarkan isu SARA untuk
"Menurut saya penggunaan isu SARA merupakan salah satu bentuk black campaign. Indonesia itu negara berazaskan Pancasila yang di dalamnya tertuang persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa," kata Ferdiansyah.
Ferdiansyah juga mengingatkan kepada mereka yang mengangkat isu SARA untuk kepentingan politik agar sadar diri. Indonesia merupakan negara yang heterogen dan menunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
"Seharusnya orang-orang yang memakai isu SARA sebagai black campaign melihat Indonesia sebagai negara multikultur yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan," katanya.
Tetapi diakui juga bahwa sebagian masyarakat Jakarta masih ada yang mengedepankan latar belakang agama untuk memilih seorang pemimpin.
Bagi pegawai swasta bernama Angga Wahyu Illahy (28) latar belakang agama merupakan pertimbangan nomor satu untuk memilih pemimpin.
"Ya karena faktor agama juga menentukan keperibadian seseorang, karena pemimpinlah nanti yang akan menuntun dan membimbing rakyatnya," kata Wahyu.
Walau latar belakang agama penting, Wahyu tetap menginginkan siapapun yang nanti terpilih di pilkada Jakarta pada 15 Februari 2017, merupakan pemimpin yang bisa membawa Ibu Kota ke arah yang lebih baik.
"Saya berharap akan adanya perubahan yang jauh lebih baik nanti, dan siapapun nanti yang akan terpilih, semoga mampu memperbaiki Jakarta dengan lebih baik," katanya.
Banyak persepsi masyarakat Jakarta mengenai calon gubernur dan wakil gubernur.
Khairia, warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengimbau masyarakat jangan mudah percaya dengan isu SARA.
"Tidak profesional bila menjatuhkan lawan melalui isu SARA. Kita tidak setuju (kalau agama dibawa-bawa di Pilkada), karena agama itu kan sensitif dan di khawatirkan akan adanya perpecahan juga," kata Khairia.
Khairia akan memilih gubernur dan wakil gubernur Jakarta dengan melihat program kerja dan buktinya.
Perempuan yang mengenakan kerudungan itu mengusulkan agar pasangan calon dan tim sukses lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Salah satu caranya, mereka diminta membantu petugas kepolisian untuk mengatur lalu lintas.
"Inget lho, mengurai kemacetan, bukan menambah kemacetan. Tak perlu untuk mengundang wartawan, tapi cukup membantu saja. Toh masyarakat akan tau itu dari tim sukses mana," kata Khairia.
Sependapat dengan Khairia, Anisa tidak setuju agama dibawa-bawa di pilkada.
Dia mengikuti pemberitaan yang tengah hangat saat ini mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Sekarang gini aja, banyak kan yang bilang jangan mau dipimpin sama orang kafir atau yahudi. Nah sekarang coba lihat ruang lingkup yang lebih kecil, dikantor bosnya asli pribumi atau matanya sipit? Petinggi di kantor itu pakai peci atau pakai kalung salib?" kata dia.
Karyawan di salah satu bank di Jatinegara, Jakarta Timur, itu, mengatakan dari zaman dahulu sudah ada anjuran memilih pemimpin yang seagama. Namun, Anisa lagi-lagi menyarankan kepada masyarakat melihat keperibadian orang bukan hanya dari agama untuk persoalan memimpin di Jakarta.
"Kalau kita milih pemimpin yang seagama tapi orang itu korupsi kan sama saja, kita membuka jalan bagi dia untuk korupsi lagi. Kita dosa-dosa juga kan?" katanya.
"Lebih baik pilih pemimpin yang beda agama tapi dia lurus. Toh yang dipimpin pemerintahan bukan diri kita. Kecuali kalau dia beda agama sama kita tapi kita diharuskan pindah agama pas dia terpilih, itu beda lagi ceritanya. Selama dia nggak menyesatkan ya kenapa kita nggak pilih orang yang lebih baik," katanya menambahkan.
Warga Ciracas, Jakarta Timur, Popy, menyatakan tak melihat siapa yang akan menjadi pemimpin Jakarta berikutnya berdasarkan keyakinan. Namun, dia menuturkan lingkungan di dekat tempat tinggalnya banyak warga yang melihat pemimpin DKI berikutnya berdasarkan kesamaan agama.
"Kalau gue pribadi. Ya soal action (tindakan calon) itu sendiri. Hasilnya apa, nggak cuman omongan aja. Gue 65 persen nggak setuju agama dibawa-bawa di pilkada, 35 persen gue masih mikir, kenapa keras banget orang-orang nggak setuju soal perbedaan agama," katanya.
Seorang mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, Rifa, mengatakan memilih pemimpin yang seiman atau tidak merupakan hak pribadi masing-masing.
"Cuma gimana caranya dari kita untuk tidak bersinggungan satu sama lain ya. Cuma akhir-akhir ini kan lagi booming banget tuh yang masalah Ahok, makanya terkesan mengedepankan SARA di pilkada tahun ini," kata dia. (Yulia Enggarjati)
Terkait:
Ketika Timses Cagub Jakarta Kompak Buang Isu SARA
Isu Sara Memang Seksi dan Menggoda Lawan
TERPOPULER
