Infografis
Suara.com - Ketua DPR Ade Komarudin berharap Operasi Pemberantasan Pungutan Liar yang dilakukan Pemerintah tidak hanya sementara. Menurutnya, pemberantasan pungli harus dilakukan secara konsisten lantaran Pungli semacam ini sudah menggurita di sejumlah institusi.
"Gerakan itu gerakan yang konsisten dijalankan, jangan angot-angotan," kata Ade di DPR, Rabu (12/10/2016).
Menurutnya, Pungli sudah ada sejak lama karenanya perlu gebrakan untuk penghapusan pungli itu sendiri. Dia pun berharap, pemerintah memiliki program untuk menghapus pungli baik di birokrasi pemerintah pusat, atau di daerah, dengan sistem pelayanan publik yang lebih konstiten.
"Juga bisa dengan teknologi digital cukup canggih dan itu tidak memungkinkan bagi pihak yang melayani dan tidak melayani melakukan hal seperti kemarin," ujarnya.
Dia mencontohkan di Kabupaten Banyuwangi, sistem pelayanan publiknya sudah sangat terbuka. Bahkan, di setiap desa anggaran pemasukan daerahnya sudah masuk dana digital.
"Jadi setiap saat pak bupati tinggal mengawasi dari ponsel, jadi tidak memungkinkan pak bupati tak mengetahui hal-hal yang terjadi daerahnya," ujar dia.
Meski demikian, politikus Golkar ini memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang menerbitkan paket kebijakan hukum yang salah satu programnya adalah Operasi Pemberantasan Pungli.
"Saya kira begitu pemerintah mengeluarkan kebijakan paket soal hukum itu berarti kita akan melakukan pembaharuan Indonesia sangat baik," ujarnya.
"Saya meyakini paket kebijakan hukum itu bukan hanya pertama ini. Pertama harus umum dulu, bertahap dilakukan oleh pemerintah dan banyak sekali pembaharuan hukum yang harus dilakukan," tambah dia.
