Suara.com - Dalam jumpa pers di rumahnya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, tadi, mantan Presiden yang kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono terkesan merasa dituduh sebagai otak di balik rencana demonstrasi ormas Islam pada Jumat (4/11/2016) nanti. Yudhoyono merasa difitnah.
Ketika diminta menanggapi reaksi Yudhoyono, Istana enggan menanggapi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan demonstrasi merupakan hak setiap warga.
"Pertama kami meyakini bahwa yang disampaikan Presiden, yang namanya unjuk rasa itu adalah hak. Tentunya dalam menyampaikan hak dan tuntutan itu seyogyanya dilakukan dengan baik, tidak mengganggu ketertiban umum, supaya masyarakat bisa beraktivitas secara normal," kata Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Dia menambahkan pemerintah memberikan perhatian lebih pada rencana unjuk rasa ormas Islam pada 4 November. Pemerintah menjamin keamanan masyarakat pada saat berlangsung aksi.
"Pemerintah antisipasi dengan baik, baik itu Polri yang juga nanti dibantu TNI. Intinya pemerintah dalam hal ini sangat menjamin rasa aman masyarakat. Jadi besok beraktivitas saja seperti biasa," ujar dia.
Dalam jumpa pers tadi, Yudhoyono juga meminta intelijen tidak asal mencurigai dan memberikan informasi yang salah terkait rencana demonstrasi ormas Islam, termasuk soal pertemuan-pertemuan tokoh politik yang berada di luar lingkaran pemerintah.
Soal itu, Pramono juga enggan menanggapi.
"Saya nggak tahu, tanya Pak SBY," tutur dia.
