Politik Memanas, Aktivis 98 Dukung Sidang Istimewa

Suara.com - Mantan aktivis 98 yang juga Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok, Sunarto, mendukung wacana Sidang Istimewa Majelis Persmusyawaratan Rakyat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo.

"Caranya (melengserkan Jokowi) melalui sidang istimewa MPR. Kita mau revolusi damai, hanya dengan sidang istimewa MPR," kata Sunarto di Posko JALA, Jalan Guntur 49, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/11/2016).

Menurut Sunarto pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla lebih memihak kepada pemodal dan pengembang daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Jadi kenapa Soeharto lengser, itu kan dampak dari kebijakannya, kalau kemudian kita komparasikan, Jokowi itu dilengserkan karena apa, Ahok ditangkap karena apa? Karena mereka itu berhadapan dengan kepentingan rakyat, hak ekonomi, sosial, bahkan partisipasi politik dikebiri oleh mereka," katanya.

Sunarto menilai slogan reformasi saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan praktik pemerintahan.

"Kalau slogan-slogan reformasi ini tidak berpihak rakyat, ya kita gulung, kalau sistem reformasi masih seperti ini, penindasan dimana-mana, berarti ini tidak berjalan, reformasi dijadikan casing, oleh kepentingan politik elit maupun pemodal," katanya.

Itu sebabnya, untuk mengembalikan semangat reformasi, diperlukan konsolidasi total dalam waktu dekat.

"Iya, kita butuh konsolidasi total, saat ini saya lagi mengajak teman-teman Aktivis 99, 80, Mahasiswa, dan kaum buruh untuk bersatu," kata Sunarto.

Sunarto menyebut zaman Jokowi lebih parah dari Orde Baru.

Di acara yang sama, tokoh pergerakan Sri Bintang Pamungkas menyebut kedaulatan Indonesia saat ini sudah dalam kondisi bahaya. Itu sebabnya, menurut dia, harus dilakukan Sidang Istimewa Majelis Persmusyawaratan Rakyat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo.

"Iya, karena ini masalah negara dalam bahaya, kedaulatan negara kita yang akan dikorbankan. Ini harusnya berlanjut hingga Sidang Istimewa MPR," kata Bintang.

Menurut Bintang demonstrasi pada 4 November bukan sebatas untuk menyelesaikan kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tetapi menyangkut masalah nasional.

"Ada semacam pikiran seakan-akan setelah Ahok ditangkap selesai, ini jangan sampai lupa, bahwa masalah Ahok itu masalah DKI, sedang masalah kita ini, masalah kita yang sebenarnya adalah masalah negara, harus berlanjut tidak boleh berhenti, harus berlanjut," katanya.