Suara.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajak Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel membahas soal abstainnya AS dalam pemungutan suara bagi resolusi Dewan Keamanan PBB. Seperti diketahui, DK PBB memerintahkan penghentian pembangunan pemukiman di wilayah Palestina.
Secara terpisah, duta besar 10 negara lain juga dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Netanyahu mengeluarkan pernyataan keras kepada Washington atas pemungutan suara di PBB pada Jumat lalu.
Juru bicara Israel tak memberikan penjelasan saat Netanyahu bertemu dengan Dubes AS Daniel Shapiro.
Resolusi penghentian pembangunan permukiman tersebut disetujui Negara Dewan Keamanan PBB AS memutuskan hubungan dengan sekutu dekatnya Israel, dan tidak menggunakan hak vetonya.
Netanyahu secara pribadi menunjukkan kemarahannya dengan mengulang sidang kabinet mingguan pada Jumat. Dia menmyatakan pemerintahan Presiden AS Barack Obama bersekongkol dengan Palestina untuk mendukung resolusi tersebut. Namun, tuduhan tersebut ditolak Geudng Putih.
"Menurut informasi yang kami peroleh, kami tidak meragukan pemerintahan Obama memprakarsai itu, membelanya, menyusun kata dan menuntut diloloskan," kata Netanyahu dalam sambutan di depan kabinet.
Pasca resolusi DK PBB, Netanyahu kepada sejumlah menteri kabinetnya untuk tidak melakukan perjalanan atau menggelar pertemuan resmi ke sejumlah negara yang mendukung resolusi tersebut.
Sebanyak 10 dari 14 negara memilih resolusi tersebut dan beberapa negara yang memiliki kedutaan di Israel, seperti, Inggris, China, Rusia, Prancis, Mesir, Jepang, Uruguay, Spanyol, Ukraina, dan Selandia Baru dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Israel.
Dalam sidang kabinet mingguan, Minggu (25/12), Netanyahu menjelaskan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry saat Israel dan Presiden terpilih AS Donald Trump berhasil menekan Mesir untuk tidak melanjutkan resolusi anti-pembangunan permukiman di Palestina.
Baca Juga: Ahok Batal Diajak Bagikan Sapu Ijuk karena Persiapan Sidang
Resolusi itu diajukan ulang sehari berikutnya oleh Selandia Baru, Senegal, Venezuela, dan Malaysia.
"Selama beberapa dasawarsa pemerintahan AS dan pemerintahan Israel tidak menyetujui pembangunan tersebut, namun kami sepakat bahwa Dewan Keamanan tidak berupaya menyelesaikan persoalan ini," kata Netanyahu.
"Kami tahu bahwa akan ada negosiasi lebih tegas dan mendorong perdamaian lebih lanjut. Sebagaimana saya katakan kepada John Kerry, Kamis (22/12) lalu, sahabat tidak bertindak layaknya sahabat dalam Dewan Keamanan," katanya menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris.
Israel menerapkan kebijakan membangun permukiman di wilayah yang dicaplok dalam perang tahun 1967 dengan tetangga Arabnya, Palestina yang sedang berupaya menjadi negara merdeka. Wilayah di Palestina itu adalah Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.
Hampir semua negara memandang pekerjaan pembangunan itu tidak sah dan menghambat proses perdamaian. Israel tidak setuju dengan mengutip Al Kitab dan sejarah terkait dengan Tepi Barat dan Yerusalem sesuai dengan kepentingan keamanannya. (Antara)
