Suara.com - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, M Afifuddin menilai, langkah Pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan media sosial (medsos) sudah tepat. Namun, dia meminta agar pemerintah tidak berlebihan, dimana semua hal yang berbau kritis seperti adanya kritikan dikategorikan sebagai tindakan makar.
"Kalau pun ada tindakan, jangan semua pihak dianggap dikit-dikit makar dan seterusnya," katanya dalam diskusi bertajuk 'Kerakyatan Dalam Pemilu' di Bakoel Coffee, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/12/2016).
Menurut dia, adanya langkah antisipasi yang diambil oleh Pemerintah, dilatari adanya kegundahan akan perkembangan medsos yang sudah tidak bisa dikawal lagi. Pasalnya, saat ini di medsos banyak sekali informasi-informasi yang tidak jelas dan bahkan mengatasnamakan orang lain, dimana sebenarnya orang tersebut tidak menyampaikan hal tersebut. Parahnya lagi, berita bohong tersebut dijadikan rujukan oleh sebagian pihak.
"Harus ada langkah selektif untuk menentukan kadar berita. Jangan sampai berita hoax itu diarahkan kepada orang yang selama ini kritis kepada pemerintah, harus selektif dengan kontennya, apakah benar dari orang itu," kata Afifuddin.
Namun, dia berharap pemerintah tidak langsung memberikan sanksi kepada pihak yang dinilainya bersalah. Sebab, menurutnya, pemerintah juga berkewajiban untuk mendidik dan mensosialisasikan penggunaan medsos kepada masyarakat.
"Harus diimbangi dengan pendidikan ke masyarakat. Jangan ujung-ujungnya saja langsung diambil hukumnya. Tapi penyadaran literasi atas medsos harus dilakukan. Kalau literasi ke masyarakat tidak dilakukan langsung tindak saja, ini juga tidak seratus persen benar. Karena masyarakat tidak semuanya well educated tentang hal ini. Dia tidak tahu atau sadar apa yang dilakukan melanggar aturan," tutupnya.
