Djarot Pastikan Modus Pengeroyok Kader PDIP Terkait Pilkada

Suara.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan pengeroyokan kader PDI Perjuangan berkaitan dengan kedatangan dirinya saat melakukan kampanye di Jelambar.

Pernyataan Djarot menanggapi pengeroyokan yang dialami salah satu pengurus ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Grogol Petamburan bernama Widodo (32). Widodo menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh salah satu organisasi massa (ormas).

"Saya pastikan itu perkara Pilkada, karena saya sudah bertemu dengan korban. Karena korban mendampingi saya kemudian ada cekcok di situ. Sehingga didatangi pada malam harinya. Gitu toh," ujar Djarot di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Sabtu (7 /1/2017).

Djarot pun mengatakan telah menjenguk korban pengeroyokan itu di Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta Barat. Kata Djarot kondisinya masih dalam tahap observasi dan masih perlu perawatan di rumah sakit.

"Kondisinya sudah sadar ya dan masih dalam tahap observasi, terutama yang kita khawatirkan jangan sampai ada pendarahan otak. Jadi masih di cek sama matanya juga masih tertutup karena bengkak. Lalu hidung sama tulang rusuknya. Jadi kalau nafas agak sakit gitu ya. Mungkin di rumah sakit agak lama. Jadi kita minta dia istirahat dulu lah sampai betul-betul sembuh," ucap dia

Ia pun meyakini bahwa kadernya menjadi korban karena mendampingi Djarot kampanye di Jelambar.

"Korban udah ngomong ke saya, kan sebelum nya saya turun ke sana. Kalau saya nggak turun kesana, nggak ada pemukulan ini. Betul nggak? Karena saya kan kesana, ya nggak. Kira kira kaya begitu," kata Djarot.

Lebih lanjut, mantan Bupati Belitung Timur itu meminta kasus pengeroyokan tersebut segera diusut tuntas karena sudah termasuk pelanggaran pidana.

Djarot pun berencana akan melaporkan kasus pengeroyokan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, yang akan diwakilkan oleh tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

"Nah oleh sebab itu pelanggaran jelas pidana umum ya, pengeroyokan ya, pemukulan ya, tapi apakah cukup? Nggak. Harusnya Bawaslu, nanti saya akan bilang sama tim kampanye untuk juga melaporkan ini dalam bentuk pidana Pikada," paparnya.