Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dan beberapa hakim di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
Patrialis kini ditahan KPK setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan menerima suap 20 ribu dollar AS dan 200 ribu dollar Singapura atau sekitar Rp2 miliar. Suap tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan MK atas permohonan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan setelah melakukan penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen dari ruang kerja Patrialis yang berada di lantai 12.
"Ada sekitar lima orang (penyidik KPK), ada beberapa berkas dibawa," ujar Fajar di gedung MK.
Fajar belum mengetahui dokumen apa saja yang disita penyidik. Tetapi, dia yakin dokumen itu dibutuhkan penyidik terkait kasus yang menjerat Patrialis.
"Saya tidak tahu, yang dianggap relevan yang dibawa," katanya.
Penggeledahan terhadap ruangan kerja Patrialis dimulai sekitar pukul 02.00 hingga 06.00 WIB tadi.
Ruang kerja hakim panel I Dewa Gede Palguna dan Manahan Sitompul juga digeledah. Keduanya merupakan hakim panel nomor perkara 129/PUU-XIII/2015, yang menyidangkan uji materi UU Nomor 41.
"Sudah (digeledah) sampai tadi malam jam 02.00 sampai pukul 06.00 di ruangan Pak Patrialis, Pak Palguna dan Pak Manahan sebagai perkara 129," kata dia.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang menjadi tersangka dari 11 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (25/1/2017).
Mereka yang dijadikan tersangka yaitu Patrialis Akbar, pengusaha Basuki Hariman, Kamaludin (perantara Patrialis dengan Basuki), dan Ng Fenny (sekretaris Basuki).
Kamaludin dan Patrialis diduga sebagai penerima suap, sementara Basuki dan Ng Fenny diduga sebagai pemberi suap.
