Suara.com - Mahkamah Konstitusi resmi menonaktifkan hakim konstitusi Patrialis Akbar. Keputusan tersebut menyusul Patrialis dibekuk KPK pada Rabu (25/1/2017) karena diduga menerima suap 20 ribu dollar AS dan 200 ribu dollar Singapura atau totalnya sekitar Rp2 miliar. Suap tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan MK atas permohonan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
"Sesuai dengan Pasal 4 PMK nomor 2 Tahun 2014, membebastugaskan hakim terduga Patrialis Akbar dari tugas dan kewenangannya sebagai hakim konstitusi sejak hari ini Jumat, 27 Januari 2017," ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam jumpa pers di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
Arief menuturkan keputusan untuk membebastugaskan Patrialis setelah dilakukan rapat permusyawaratan hakim pada pukul 14.00 WIB.
"Surat pembebasan tugas sudah saya tandatangani, "kata dia.
Arief menambahkan rapat tersebut menerima usulan Dewan Etik untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Selain menetapkan Patrialis menjadi tersangka, KPK juga menetapkan toga orang menjadi tersangka dari sebelas orang yang diamankan pada Rabu (25/1/2016).
Ketiga orang itu yakni, pengusaha Basuki Hariman, Kamaludin (perantara Patrialis dengan Basuki), dan Ng Fenny (sekretaris).
