Sindiran SBY: Negara Tak Boleh Asyik dan Terlena oleh Kapitalisme

Suara.com - Dalam pidato politik di acara dies natalies ke 15 Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa (7/2/2017) malam, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung isu ketimpangan sosial dan ekonomi di negeri ini.

"Total kekayaan 150 orang terkaya di Indonesia, setara dengan APBN kita. Bahkan yang paling kaya, jumlahnya tiga kali APBD Jakarta, 8,5 kali APBD Jawa Timur dan 95 kali APBD Maluku Utara," kata Yudhoyono.

Acara dies natalies dihadiri oleh ribuan kader Partai Demokrat dari berbagai daerah.

Yudhoyono menambahkan menjadi orang kaya bukan kejahatan atau dosa asalkan diperoleh secara halal dan tentu tidak lalai membayar pajak serta menyisihkan sebagian untuk mereka yang tak mampu secara ekonomi.

Menurut Yudhoyono negara bersalah dan dosa jika membiarkan orang kaya tidak mau membantu meningkatkan taraf hidup rakyat miskin.

"Inilah esensi dari keadilan sosial ekonomi yang harus kita tegakkan. Negara tidak boleh asyik dan terlena dengan hukum-hukum pasar dan ajaran kapitalisme semata," ujar Yudhoyono.

Yudhoyono mengingatkan sistem pasar bebas merupakan ajaran neo liberal dan kapitalisme yang fundamental, dan tidak peka serta tidak peduli dengan mereka yang tersisih dan tertinggal.

"Negara tidak boleh hanya mengikuti kepentingan perusahaan bisnis multinasional dan liberalisasi perdagangan bebas tanpa memikirkan dampak negatifnya bagi rakyat," tutur Yudhoyono.

"Melepas harga-harga kebutuhan pokok meliputi harga pasar semata, tanpa memperhatikan daya beli rakyat, bukanlah pilihan yang bijak," Yudhoyono menambahkan.

Peringatan itu, kata dia, bukan berarti Indonesia masuk ke perangkap ekonomi komando atau ekonomi yang sosialistik, komunistik. Dan tidak berarti pula pemerintah harus selalu menetapkan dan mengendalikan harga-harga, katanya.

"Saya tahu hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang harus efisien, namun bagi negara berkembang, di mana pendapatan perkapita dan daya beli rakyat masih rendah, diperlukan keseimbangan antara mekanisme pasar dengan peran pemerintah yang proporsional," kata mantan presiden.

Yudhoyono menekankan pemerintah tidak boleh menyerahkan segalanya kepada mekanisme pasar bebas. Intervensi pemerintah yang positif, proporsional, dan necessary sangat diperlukan.

"Bergabung dengan kerjasama ekonomi yang ditawarkan negara-negara besar haruslah berhati-hati, pemerintah harus cermat jika harus bergabung dalam kerjasama ekonomi yang mengikat dan berstruktur ketat seperti Trans Pacific Partnership. Sebab kalau kita gagal, tidak siap dan salah perhitungan Indonesia akan sangat dirugikan," kata Yudhoyono.