Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung soal penegakan hukum di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia menilai, penegakan hukum seringkali dipolitisasi.
"Negara kita adalah negara hukum demikian yang terkandung dalam konstitusi kita. Hukumlah yang harus menjadi panglima, bukan politik, apalagi kekuasaan," kata Yudhoyono saat menyampaikan pidato politik di acara dies natalies Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017) malam.
Dewasa ini, lanjut Yudhoyono, rakyat sedang mengamati praktik penegakan hukum di seluruh Tanah Air. Kata dia, ada nuansa, bahkan testimoni bahwa dalam penegakan hukum masih saja ada yang tebang pilih.
Presiden RI ke-6 itu mengatakan rakyat juga merasakan, bahkan mengetahui ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak berhak dalam proses penegakan hukum akhir-akhir ini.
"Di era keterbukaan dan transparansi sekarang ini, transparansi, cerita-cerita di belakang layar seperti itu telah menjadi rahasia umum. Masyarakat kita memang cenderung diam, sebagian bahkan takut. Tetapi jangan salah, sesungguhnya mereka tahu," ujar Yudhoyono.
Ia mengingatkan, cara pandang yang menganggap rakyat serba lemah, sesungguhnya amat berbahaya. Sebab, apabila orang-orang yang lemah mulai bersatu, maka persatuan itu akan menjelma sebagai kekuatan atau people power.
"Sejumlah kasus besar ber kategori terang, yang menurut rakyat pasti diproses secara hukum, nampaknya masih mengendap entah di mana. Sementara kasus-kasus yang jauh lebih tidak signifikan, menjadi prioritas," tutur Yudhoyono.
Ia melanjutkan, akhir-akhir ini, yang diperkarakan adalah mereka yang dianggap menyebarkan kebencian atau tindakan tidak menyenangkan terhadap penguasa.
"Jika yang menjadi korban atau yang mencari keadilan bukan dari lingkar kekuasaan, jalannya tidak selalu mudah," kata Yudhoyono.
