Selama masa kampanye, pasangan calon Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat berhasil mengumpulkan uang Rp60,1 miliar. Uang tersebut berasal dari dana pribadi, patungan warga atau perseorangan, pihak lain dan swasta.
Bendahara tim pemenangan Ahok-Djarot, Charles Honoris, mengklaim sumbangan Rp60,1 miliar tidak ada yang bersumber dari partai pengusung, seperti Nasdem, Hanura, Golkar, PDI Perjuangan dan PPP kubu Djan Faridz.
"Jadi nggak ada (yang dari parpol). Semua dari perseorangan dan badan untuk patungan," kata Charles saat menggelar konferensi pers di posko pemenangan Ahok - Djarot, jalan Borobudur, nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2017).
Sementara, Tim Humas Kampanye Rakyat Junita Kartikasari mengungkapkan, sumbangan awal sebesar Rp1 juta dan berasal dari Ahok - Djarot.
"Sumbangan dari Pak Ahok dan Djarot, masing-masing Rp500 ribu untuk kita buka account di BCA," ujar perempuan yang akrab disapa Nita itu.
Charles menjelaskan, selama hampir empat bulan masa kampanye, pihaknya telah mengeluarkan uang Rp53,6 milar dari total dana kampanye yang didapat Rp60,1 miliar.
Anggota komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan ini menerangkan, pengeluaran dana terbesar yakni untuk keperluan pertemuan terbatas sebesar Rp9,2 miliar. Selanjutnya pertemuan tatap muka Rp7,3 miliar, pembuatan iklan di media massa Rp217 juta, penyebaran bahan kampanye kepada umum Rp24,5 miliar.
Kemudian, pembuatan desain alat peraga Rp223 miliar, rapat umum Rp5,3 miliar, ATK Rp6 juta, honor tenaga kerja Rp851 juta, keamanan Rp799 juta, transportasi Rp135 Juta operasional posko total Rp1,4 miliar, jasa konsultan Rp537 juta, pembelian peralatan Rp396 juta, dan lain-lain Rp695 juta. Sedangkan konser Gue2, menghabiskan dana sekitar Rp5,3 miliar.
Sisa dana kampanye, kata Charles, sebesar Rp 6,4 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp1,7 miliar dana masuk dari patungan warga tidak dapat digunakan karena tidak dilengkapi dengan formulir berisikan data identitas (E-KTP) dan NPWP.
Selanjutnya, tim sukses Ahok-Djarot akan melakukan konsultasi ke KPU DKI Jakarta terkait sisa uang tersebut, dan kemungkinan, kata Charles, akan dimasukan ke kas negara.
"Saldo per Februari ada Rp6,493 miliar. Yang belum lengkap formulirnya akan kita konsultasikan ke auditor," kata Charles.
TERPOPULER
