Habib Rizieq dan GNPF-MUI Tak Akan Ikut Aksi 21 Februari

Suara.com - Pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) dan Front Pembela Islam (FPI) secara kelembagaan, dinyatakan tidak terlibat dan tidak akan ikut dalam aksi massa "212 Jilid 2" pada Selasa, 21 Februari depan. Hal itu diungkapkan oleh pengacara GNPF-MUI, Kapitra Ampera, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (19/2/2017) malam.

Berbicara di hadapan sejumlah wartawan di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Kapitra menegaskan bahwa khususnya Ketua GNPF-MUI Ustadz Bachtiar Nasir, Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab, serta Juru Bicara FPI Munarman, tidak akan ikut dalam aksi itu.

"GNPF tidak terlibat dan juga tidak ikut aksi. Habib Rizieq selaku Dewan Pembina, dan Ustadz Bachtiar Nasir sebagai Ketua, termasuk Pak Munarman juga tidak ikut turun. Karena itu sudah domainnya umat," ujar Kapitra.

Kapitra yang dalam jumpa pers itu turut didampingi Munarman, menegaskan kembali bahwa GNPF-MUI serta FPI secara lembaga, tidak terlibat secara langsung dan tak ikut dalam aksi ini. Namun ia menambahkan pula bahwa aksi ini dipastikan tidak ditunggangi kepentingan politik, melainkan murni sebagai wadah aspirasi umat yang menuntut keadilan.

Di bagian lain, Kapitra menambahkan bahwa meski beberapa tokoh itu tidak akan ikut aksi, mereka tetap bakal memantau. Bahkan dia menyebut bahwa bisa saja Bachtiar, Rizieq dan lain-lain akhirnya ikut turun ke lapangan, terutama ketika misalnya terjadi permasalahan terkait aksi itu.

"Kecuali ada hal-hal yang tidak kita inginkan, umpamanya ada orang-orang yang ikut nebeng, ada yang menunggangi," ujar Kapitra, sambil menambahkan bahwa jika itu yang terjadi maka para tokoh tersebut akan berusaha menyelesaikannya dengan baik.

Diketahui, aksi "212 Jilid 2" direncanakan digelar di depan Gedung DPR pada 21 Februari mendatang. Disebut-sebut bakal diikuti puluhan hinga ratusan ribu massa, aksi damai ini dinyatakan digalang oleh Forum Umat Islam (FUI), serta akan menyuarakan beberapa hal, salah satunya terkait penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).