Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri rencananya Jumat (24/2/2017) akan melakukan pertemuan dengan serikat pekerja PT Freeport Indonesia. Hal tersebut terkait banyaknya laporan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan oleh perusahaan tambang asal Amerika tersebut.
"Saya besok akan bertemu dengan serikat pekerja Freeport Indonesia untuk membicarakan tentang itu (PHK). Ini baru audiensi dengan teman-teman, karena kita berupaya mendorong proses-proses dialog antara Freeport dan pekerja," kata Hanif saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017).
Ketika ditanya berapa jumlah laporan PHK yang masuk ke kementeriannya, Hanif belum mengetahui pasti berapa totalnya.
"Saya nggak mau berspelukasi. Saya mau lihat dulu di lapangan seperti apa," katanya.
Namun pihaknya menegaskan, keputusan Freeport dengan memPHK karyawannya tidak bisa dilakukan. Pasalnya, permasalahan yang terjadi saat ini antara Freeport dan pemerintah bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik.
"Jika ada masalah kita minta ya sudah rundingkan saja. Jangan PHK jadi alat menekan pemerintah. Bicarakan baik baik bila ada masalah," tegasnya.
Menurutnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Freeport pada dasarnya adalah untuk mengembalikan semua proses perusahaan di Indonesia sesuai ketentuan undang-undang yang ada.
"Kebijakan yang dilakukan pada dasarnya untuk mengembalikan proses perusahaan di Indonesia kepada perundang-undangan. Untuk kebaikan masyarakat Indonesia dan kebaikan semua pihak," ujar Hanif.
Baca Juga: Indonesia Jangan Tunduk dengan Freeport
