DPR Minta Freeport Berdamai dengan Pemerintah

Suara.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Bobby Adhityo Rizaldi meminta PT. Freeport Indonesia untuk berdamai dengan pemerintah RI, serta menarik wacana arbitrase internasional.

Menurutnya, permasalahan ini harusnya bisa diselesaikan tanpa membangkitkan konflik baru, baik masalah perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, atau perubahan stauts dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan perdebatan pembangunan smelter.‎
‎
"Hendaknya masalah perpanjangan kontrak Freeport apakah dengan rezim IUPK atau dengan perdebatan seputar pembangunan smelter, tetap dalam koridor bisnis komersial jangan sampai pakai ancaman yang bisa berpotensi membangkitkan konflik, dan menggeser menjadi masalah nasionalisme vs westernisasi," ucap Bobby di DPR, Rabu (22/2/2017).

Politikus Partai Golongan Karya ini menambahkan, silang pendapat ini menjadi rawan di saat ini. Apalagi, belakangan banyak hoax yang beredar pasca Pemilihan Kepala Daerah 2017. Dia takut, masalah Freeport ini menimbulkan konflik baru.

"Seperti petinggi Freeport, dari kalangan militer, yang memang bukan bidangnya, itu kan malah membuat panas," ucapnya.

Petinggi yang dimaksud ini pun sudah mengundurkan diri, yaitu Chappy Hakim. Bobby meminta, PT. Freeport bisa mencari figur penganti Chappy dengan sosok yang acceptable, berhubungan baik dengan pemerintah, profesional, dan memiliki integritas yang bagus.

"Bisa saja misal mantan-mantan komisioner KPK yang juga berpengalaman di bidang energi seperti Pak Waluyo dari BP, atau pak Chandra Hamzah yang di PLN. Atau penggiat yang kritis tapi konstruktif seperti Agus Pambagyo, Refly Harun atau Fadjroel yg pengalaman di perusahaan pemerintah besar," ujarnya.

Sebab, Bobby menilai, beberapa tahun belakangan ini, perwakilan manajemen ‎Freeport di Indonesia kurang tepat. Padahal, PT. Freeport harusnya memiliki andil dalam membesarkan pengusaha nasional di Indonesia.

"Pemerintah pun juga harus realistis, mana mau investor bangun smelter saat ini tanpa ada kejelasan masa kerja, hanya tinggal 2 tahun, lebih baik pinalty saja dan jadikan smelter syarat utama perpanjangan," cetusnya.

"Jadi berdamailah Freeport, tunjuk Liaison Officer baru yang tidak berpotensi menimbulkan konflik lagi, dan tetap bernegosiasi dalam koridor bisnis yang adil," tambahnya.