Cerita Relawan SLRT Pastikan Warga Adil Menerima Bansos

Suara.com - Saban pagi, Masrah plesir dari desa ke desa di kawasan Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dia mendatangi rumah-rumah warga miskin di sebuah kabupaten terpencil itu.

Menggunakan motor bebeknya, Masrah membawa tas dan sebuah tablet pintar hitamnya. Menelusuri jalan setapak, perempuan berjilbab itu harus ekstra hati-hati lantaran jalan tak mulus. Fokus menyetir motor, perempuan 25 tahunan itu ditemani bentangan sawah di kanan kirinya.

Masrah adalah fasilitator program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Tugasnya mendata dan memastikan warga di sana terdaftar menerima berbagai bantuan sosial dari negara. Bantun sosial itu di antaranya Kartu Indonesia Sehat dan Rastra (dulu Raskin). Data warga, dia unggah ke sebuah aplikasi di android. Dia memasukan data mulai dari nomor induk KTP, nama, keluarga sampai keluhan warga terkait bansos.

Kabupaten Tapin salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai luas wilayah 2.700 km persegi. Kabupaten seluas itu, hanya mempunyai warga sebanyak 326.812 jiwa (data BPS 2012). Sehingga jarak antar rumah warga berjauhan. Jarak waktu tempuh antar rumah yang dikunjungi Masrah 30 menit. Itu jarak tempuh tanpa kemacetan.

Di Kabupaten Tapin, Masrah bertugas bersama 50 fasilitator lainnya. Mereka adalah relawan Dinas Sosial kabupaten yang berdiri pada November 1965 itu. Satu orang bertanggungjawab mendata 3 desa.

Berbincang dengan suara.com di Kantor Dinsos Kabupaten Tapin, Masrah menemukan kesulitan mendata warga miskin penerima bansos. Sebab di sana, warga termasuk sibuk.

“Mereka bertani mulai pagi sampai siang, setelah itu siang sampai malam dilanjutkan dengan bertani lagi. Jadi kadang kami tidak bertemu di rumah. Mereka adanya malam, tapi kami nggak berani jalan karena jalanan sepi. Dalam sehari, jauh-jauh jalan sering tidak dapat data,” kata Masrah.

SLRT merupakan sistem yang mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Sistem ini menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka.

SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, SLRT bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Saat ini SLRT telah tersebar di 50 kabupaten. Di setiap kabupaten terdapat fasilitator dimana satu fasilitator bertanggung jawab atas satu desa. Mereka bertugas melakukan verifikasi dan menghimpun informasi dari masyarakat. 

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke  Kabupaten Tapin untuk meninjau perjalanan program yang sudah berjalan selama 1 tahun itu. Dengan adanya SLRT, diharapkan dapat menyisir dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

"Saya berharap dengan adanya sistem ini tidak ada lagi Sadikin dan Jamila. Sadikin itu sakit sedikit jadi miskin, kalau Jamila jadi miskin lagi," ujar Mensos saat SLRT Sapantun Dinas Sosial Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (25/2/2017).

Mensos mencontohkan ketika di satu wilayah terjadi bencana, maka akan menambah jumlah orang miskin. Demikian halnya ketika ada keluarga yang sakit dan tidak terjangkau Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan berobat menggunakan uang pribadi, akan menambah jumlah keluarga yang tak mampu.

"Maka dengan adanya SLRT, pembaruan atau updating data dapat cepat dilakukan dan keluarga tersebut dapat segera tertangani," paparnya.