Suara.com - Proses hukum terhadap sejumlah ulama oleh Kepolisian Republik Indonesia mendapat sorotan serius dari Partai Keadilan Sejahtera. PKS mendesak agar proses hukum terhadap ulama dihentikan.
Hal tersebut menjadi salah satu poin hasil Musyawarah Majelis Syuro V PKS yang diselenggarakan di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (5/3/2017).
"Jangan sampai ada upaya kriminalisasi hukum terhadap seluruh warganegara Indonesia, terutama kalangan ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada akhir-akhir ini," ujar Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam konferensi pers.
Sohibul menyebutkan hasil musyawarah mendesak pemerintah dan penegak hukum tidak melakukan upaya kriminalisasi terhadap kalangan ulama dan seluruh warga negara Indonesia.
Dia menekankan aparat penegak hukum harus bertindak secara adil, transparan, konsisten, dan profesional.
Lebih lanjut, dia menegaskan agar proses politik tidak mengintervensi penegakan hukum.
"Dan sebaliknya penegak hukum agar tidak bermain politik agar tegaknya hukum yang adil," kata dia.
Sohibul tidak menyebutkan siapa ulama yang disorot PKS. Tapi menurut catatan media, tokoh agama yang sekarang sedang menjalani proses hukum yaitu pimpinan Front Pembela Islam Habib RIzieq Shihab dan Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bachtiar Nasir.
