REGIONAL:
Suara.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunarya menduga, ada pihak yang mengambil keuntungan dalam kasus korupsi kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP).
Pasalnya, sejumlah politikus partai terlibat kasus yang merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun dari total Rp 5,9 triliun dana proyek tersebut.
"Saya tidak mau menyatakan ada yang nebeng atau tidak, pasti ada yang mengambil keuntungan. Paling tidak kompetitor di dapil (daerah pemilihan)," ujar Agus di Warung Daun, Cikini, Sabtu (18/3/2017).
Karenanya, ia meminta KPK menjaga muruah institusi dan meminta Ketua KPK Agus Rahardjo untuk tidak banyak membicarakan hal yang tidak berkaitan dengan hukum kasus tersebut.
Agus menyayangkan Ketua KPK pernah menyatakan akan ada guncangan politik yang disebabkan kasus rasuah e-KTP.
Seharusnya, kata Agus, Raharjo tak bicara seperti itu. “Biarkan juru bicara saja yang mengatakan informasi terkait kasus ini. Saya harap pimpinan KPK tak boleh banyak bicara agar tak menimbulkan polemik, " pintanya.
KPK, dalam kasus ini, sudah menetapkan dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri—Irman dan Sugiharto—sebagai terdakwa.
Irman adalah mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Sedangkan Sugiharto adalah Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri, saat terjadinya kasus tersebut. Dalam proses lelang proyek e-KTP, Sugiharto juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
KPK, dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana pekan lalu, menyebut kedua mantan pejabat itu memperkaya diri sendiri dan orang lain.
Kedua terdakwa diduga tidak sendirian melakukan aksi rasuah. KPK menyebut terdakwa turut dibantu Andi Agustinus alias Andi Narogong yang menjadi penyedia barang dan jasa di Kemendagri.
Mereka juga dibantu Isnu Edhi Wijaya (ketua konsorsium Percetakan Negara RI), Sekjend Kemendagri Diah Anggraini, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR 2009-2014 Setya Novanto, dan Drajad Wisnu Setyawan sebagai ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011.
Diduga, sebanyak Rp2,3 triliun dari total Rp5,9 triliun dana proyek itu mengalir ke sejumlah pejabat.
TERPOPULER