Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie menyebutkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mendukung pergeseran prajurit TNI ke wilayah perbatasan RI-Malaysia.
"Pak Menko Polhukam (Wiranto) mendukung pergeseran prajurit TNI ke Kaltara karena dianggap daerah yang paling siap," kata Irianto Lambrie melalui siaran pers, Selasa (28/3/2017).
Alasannya, kata dia, Menko Polhukam menilai Provinsi Kaltara yang paling siap untuk penempatan prajurit TNI di wilayah perbatasan dibandingkan dengan daerah lainnya yang berada di wilayah perbatasan antar negara lain.
Kesiapan Provinsi Kaltara tersebut telah disampaikan pada rapat terbatas menteri dan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta dimana disebutkan kesiapan lahan untuk pembangunan fasilitas yang dibutuhkan secara detail, kata Irianto Lambrie menirukan keterangan Wiranto.
Jadi, untuk penempatan prajurit TNI di wilayah perbatasan sisa menunggu Keputusan Presiden, Joko Widodo sehingga optimis rencana itu akan diwujudkan pemerintah.
Menurut dia, respon positif dari Menko Polhukam menandakan sinyal kuat karena posisi Kaltara yang sangat strategis yang memiliki panjang garis perbatasan darat dengan Malaysia yakni 1.170,35 kilo meter atau kurang lebih sepanjang Pulau Jawa.
Kemudian terdapat pula perbatasan laut diantaranya di sekitar perairan Ambang Batas Laut (Ambalat) di Kabupaten Nunukan memiliki potensi minyak dan gas yang besar.
Sesuai paparan yang disampaikan Gubernur Kaltara pada saat itu, disediakan lahan seluas 50.000 hektar dengan perincian 26.000 hektar sepanjang garis perbatasan RI-Malaysia dan 24.000 hektar pada daerah obyek vital lainnya di provinsi itu.
Rencana penempatan markas TNI pada 12 lokasi yakni Kabupaten Nunukan tepatnya di Tinabasan, Tau Lumbis, Pa Pani dan Long Midan serta Long Layu. Kabupaten Malinau di Long Pujungan dan Long Nawang. Kabupaten Bulungan di daerah Bunyu Selatan, Tanah Kuning, Liago dan Long Peso ditambah Bebatu Kabupaten Tana Tidung. (Antara)
TERPOPULER
