Infografis
Suara.com - Ketua Nurcholish Madjid Society M. Wahyuni Nafis menolak rencana Presiden Joko Widodo memisahkan agama dengan politik. Menurut Nafis, agama dengan politik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Tapi dia setuju kalau antara kepentingan agama dengan politik itu harus dibedakan.
"Politik sama agama tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Kemarin Pak Jokowi bilang mau pisahkan, itu harus hati-hati," katanya dalam diskusi bertajuk 'Makin Ketat di Putaran Kedua: Kok Masih Main Sara?' di D Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).
Nafis mencontohkan kehidupan sehari-harinya yang tidak bisa dipisahkan dari agama yang Kepercayaan. Misalnya, saat bertamu ke rumah orang lain, maka ucapan salam itu harus diucapkannya.
"Bagaimana mungkin saya berIslam, ketika saya naik mobil saya tinggalkan agama saya. Tapi bisa dibedakan, mana untuk politik mana untuk agama," kata Nafis.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Ray menilai menggunakan agama untuk kepentingan politik sangatlah tidak baik untuk demokrasi Indonesia.
"Keduanya tak terpisahkan, tapi dapat dibedakan. Kita harus bisa bedakan mana perbuatan yang berdasarkan agama secara murni dan mana yang sudah digunakan untuk kepentingan politik. Menyerang orang dengan menggunakan agama itu, tentu sudah masuk dalam politik," kata Ray.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam kunjungannya ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017) lalu. Pasalnya sudah terjadi gesekan kecil di masyarakat ketika pemilihan kepala daerah berlangsung.
"Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik," kata Jokowi.
Baca Juga: Deretan Intoleransi yang Berulang, Jangan Beri Panggung Intoleran
Berbagai tanggapan tentang hak itu pun muncul. Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Maruf Amin, mengatakan bahwa agama dengan politik saling mempengaruhi.
"Politik kebangsaan itu juga harus mendapat pembenaran dari agama. Kalau tidak, bagaimana? Mungkin yang dimaksud presiden itu paham-paham yang bertabrakan, sehingga menimbulkan masalah. Tapi kalau tidak ada pembenaran dari agama, bagaimana? Agama, negara dan Pancasila itu kan saling menopang," katanya.
