Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat dari luar Jakarta untuk tidak mengikuti aksi "Tamasya Al-Maidah" saat warga ibu kota menggunakan hak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI yang bakal digelar, Rabu (19/4/2017) besok.
"Sebenarnya tidak perlu didatangkan dari luar. Kalau memang ingin menyaksikan, kan sebaiknya warga yang memilih di TPS itu sendiri, tak usah datangkan dari luar," kata JK dalam konferensi pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/4).
Wapres mengharapkan masyarakat dari luar Jakarta mematuhi maklumat yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat berisi larangan mobilisasi massa bertema "Tamasya Al-Maidah".
Sebaliknya, Wapres mengharapkan kedatangan warga DKI yang tinggal di sekitar tempat pemungutan suara (TPS), untuk menggunakan hak pilih serta menjadi saksi penghitungan suara.
"Kalau Anda pemilih di situ, ya datanglah ramai-ramai waktu penghitungan untuk menjadi saksi bersama, nah itu justru diharapkan," kata dia.
Menurut JK, mobilisasi warga non-Jakarta saat pilkada dikhawatirkan akan menimbulkan masalah karena jika 10 persen saja penduduk Jakarta melihat penghitungan suara, jumlahnya sudah sangat banyak.
"Kalau 10 persen saja penduduk Jakarta, atau seperti saya katakan tadi, setengah saja yang pergi di TPS untuk melihat penghitungan itu bisa 5 juta atau 3-4 juta orang, luar biasa," terangnya.
Wapres juga berharap agar masyarakat di luar Jakarta menghormati dan memercayai warga Jakarta dapat melaksanakan pilkada yang aman, tertib, dan damai.
"Karena kalau orang dari daerah lain masuk ke Jakarta kan sepertinya tidak percaya orang Jakarta," tandasnya.
Baca Juga: Diajak Berfoto, Djarot Minta Tak Acungkan 'Salam 2 Jari'
