Sekda Jelaskan Bagaimana Sistem Triple Password Amankan APBD DKI

Siswanto | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Selasa, 25 April 2017 | 16:39 WIB
Sekda Jelaskan Bagaimana Sistem Triple Password Amankan APBD DKI
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah. (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)
Dengan sistem triple password, APBD Pemerintah Provinsi Jakarta akan terproteksi sehingga kemungkinan untuk diubah-ubah untuk tujuan jahat sangat kecil. Sistem ini dibuat di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jakarta Saefullah mengakui betapa baiknya sistem tersebut untuk transparansi anggaran.

"Mengubah nggak bisa, kalau dia berubah itu ada waktu mengubah, tidak bisa. Misalnya sudah masuk nih, karena saya punya password, saya ubah sendiri, nggak bisa. Gubernur juga nggak bisa mengubah sendiri. Tapi kalau dia ada sesuatu yang nggak bagus, dia panggil kami ini apa maksudnya, tolong jelaskan panggil SKPD. Nanti pada forumnya, kami buka kegiatan ini dibuka kapan, pada forum apa kelihatan, jadi tidak bisa semaunya," ujar Saefullah di Blok G, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/5/2017).

Sistem tersebut semata-mata dibuat dengan tujuan untuk menghindari korupsi anggaran. Sistem tersebut dikunci dengan password bersama lembaga BPK dan KPK. Dengan demikian, apapun program yang dibuat akan diketahui BPK dan KPK.

Saefullah bersyukur dengan adanya sistem e-budgeting.

"Jadi semuanya harus lewat pembahasan, sudah dibahas pun dengan dewan, kami bikin berita acara yang kami sepakati buat berita acara. Nanti anda teken dengan unsur pimpinan, saya juga teken, nanti staf yang masukin, berubahnya seperti itu," kata dia.

Saefullah mengatakan dengan sistem tersebut memungkinkan semua pembuatan program ketahuan BPK dan KPK.

"Dikasih buka supaya dia lihat, dikritisi program ini, ini bagus, setengah bagus, ini tidak bagus, tidak bagus keluarin dong. Alasannya sampaikan juga, nanti keluarnya kelihatan atas usul siapa menggunakan password siapa, siapa yang melakukan , kapan sampai jamnya juga kelihatan, semuanya diawasi KPK," kata dia.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendukung sistem e-budgeting untuk mengamankan APBD dari tangan-tangan jahat yang diterapkan pemerintah Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok-Djarot.

"Intinya apa yang diterapkan sekarang oleh pemda, pasti akan kami tingkatkan," kata Anies di posko Anies-Sandiaga, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat.

Anies belum bisa bicara lebih jauh mengenai sistem anggaran. Pasalnya, dia belum dilantik menjadi gubernur Jakarta.

"Cuma sekarang, kan kami masih nunggu keputusan KPUD," kata Anies.

Anies memastikan semua program kerja yang dia dan Sandiaga tawarkan ketika kampanye akan direalisasikan.

Jika yang telah dilakukan Ahok-Djarot baru sekitar 50 persen, pasangan Anies-Sandiaga akan bekerja 100 persen.

"Kalau Pak Ahok segini, ya kita seginilah," kata Sandiaga sambil memperagakan tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pramono Klaim Jakarta Makin Digdaya: Ekonomi Melesat, Kemiskinan Turun, dan Belanja APBD Cetak Rekor

Pramono Klaim Jakarta Makin Digdaya: Ekonomi Melesat, Kemiskinan Turun, dan Belanja APBD Cetak Rekor

News | Jum'at, 17 April 2026 | 15:26 WIB

APBD 2025 Jakarta Tembus Rp91,86 Triliun: Ini Rincian Realisasi dan Surplusnya

APBD 2025 Jakarta Tembus Rp91,86 Triliun: Ini Rincian Realisasi dan Surplusnya

News | Rabu, 21 Januari 2026 | 13:52 WIB

APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama

APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama

News | Senin, 29 Desember 2025 | 08:59 WIB

PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun

PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun

News | Jum'at, 21 November 2025 | 16:48 WIB

Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026

Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026

News | Rabu, 12 November 2025 | 18:36 WIB

Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026

Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026

News | Rabu, 12 November 2025 | 16:34 WIB

PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah

PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah

News | Senin, 03 November 2025 | 22:25 WIB

Rp14,6 Triliun APBD DKI 'Tidur' di Bank, Anggota DPRD Curiga: Ada Apa?

Rp14,6 Triliun APBD DKI 'Tidur' di Bank, Anggota DPRD Curiga: Ada Apa?

News | Kamis, 23 Oktober 2025 | 16:34 WIB

Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?

Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?

News | Rabu, 22 Oktober 2025 | 22:14 WIB

Dana DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank: Gubernur Pramono Ungkap Alasannya!

Dana DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank: Gubernur Pramono Ungkap Alasannya!

News | Rabu, 22 Oktober 2025 | 11:05 WIB

Terkini

Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO

Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO

News | Jum'at, 08 Mei 2026 | 07:07 WIB

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:38 WIB

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:33 WIB

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:34 WIB

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:00 WIB

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:50 WIB

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:38 WIB

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:31 WIB

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:20 WIB