PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah

Suara.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang memangkas anggaran subsidi pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2025. PSI menilai keputusan tersebut tidak berpihak pada kesejahteraan warga, terutama di tengah tekanan ekonomi saat ini.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, mengatakan temuan ini terungkap saat pengesahan APBD DKI 2025 pada Kamis (30/10/2024) malam.

Dalam rapat tersebut, APBD disahkan di angka sekitar Rp81 triliun. Namun, terdapat pemangkasan anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar, sementara dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda justru ditambah Rp200 miliar.

“Kami menyayangkan subsidi pangan dikurangi Rp300 miliar, tetapi pada saat bersamaan dana hibah Forkopimda ditambah Rp200 miliar. Padahal, warga Jakarta sangat membutuhkan bantuan di tengah kesulitan ekonomi,” kata Bun dalam keterangannya, Senin (3/11/2024).

Menurut Bun, anggaran subsidi pangan yang dipangkas itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, daging, dan telur. Ia menilai keputusan tersebut menunjukkan ketimpangan prioritas pemerintah daerah.

“Seharusnya anggaran Rp300 miliar itu dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga. Alih-alih demikian, Banggar malah memprioritaskan dana hibah untuk Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan,” lanjut Bun.

Ia menambahkan, dana hibah Rp200 miliar untuk Forkopimda seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti mengatasi keterbatasan lahan pemakaman yang kini menjadi persoalan serius bagi warga.

“Jika pun anggaran subsidi pangan harus dialihkan, masih ada kepentingan lain yang lebih mendesak, salah satunya keterbatasan lahan pemakaman. Seharusnya sebagian dana hibah Forkopimda bisa dialihkan ke sana,” jelasnya.

Bun menegaskan bahwa Pemprov DKI perlu lebih cermat dalam menentukan skala prioritas anggaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Menurutnya, program sosial seperti Kartu Jakarta Lansia (KJL) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) seharusnya mendapat perhatian lebih besar.

“Saya pikir Pemprov DKI perlu mengatur anggarannya agar tepat sasaran. Selain pangan, bantuan seperti KJL dan KPDJ-lah yang seharusnya diprioritaskan,” pungkasnya.