REGIONAL:
Presiden Joko Widodo mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/5/2017).
Menurut pengamatan Suara.com, komisioner KPK sudah tiba di Istana pukul 10.15 WIB.
Komisioner yang datang, antara lain Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Basariah Pandjaitan.
Mereka disambut langsung oleh Jokowi di ruang credential. Selanjutnya, mereka rapat di ruangan utama Istana Merdeka.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP.
"Pertama, mohon maaf saya baru bisa dijadwalkan (pertemuan) hari ini . Kedua saya sangat mendukung atas langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dalam hal apapun, dalam rangka membuat pemerintahan yang bersih, agar manajemen lebih baik, dan pemerintahan anti korupsi dan transparan," kata Jokowi ketika membuka pertemuan.
Pertemuan ini dilaksanakan di tengah berlangsung proses hukum terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.
Salah satu kasus yang sekarang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
Menurut pengamatan Suara.com, komisioner KPK sudah tiba di Istana pukul 10.15 WIB.
Komisioner yang datang, antara lain Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Basariah Pandjaitan.
Mereka disambut langsung oleh Jokowi di ruang credential. Selanjutnya, mereka rapat di ruangan utama Istana Merdeka.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP.
"Pertama, mohon maaf saya baru bisa dijadwalkan (pertemuan) hari ini . Kedua saya sangat mendukung atas langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dalam hal apapun, dalam rangka membuat pemerintahan yang bersih, agar manajemen lebih baik, dan pemerintahan anti korupsi dan transparan," kata Jokowi ketika membuka pertemuan.
Pertemuan ini dilaksanakan di tengah berlangsung proses hukum terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.
Salah satu kasus yang sekarang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
Kasus mencolok lainnya, KPK mendalami dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kebijakan ini terjadi periode 2002-2004.
TERPOPULER