Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara memvonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersalah dan dihukum dua tahun penjara serta segera dilakukan penahanan.
Kuasa Hukum Ahok, Sirra Prayuna, mengatakan kliennya kecewa terhadap vonis hakim ini.
"Ya, Pak Ahok kecewa, dan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dari saksi-saksi tidak dipertimbangkan. Wajar saja lah (kecewa)," kata Sirra dihubungi suara.com, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Meski kecewa, Sirra menambahkan, Ahok tidak menunjukkan perubahan emosinya. Kata Sirra, seusai divonis, Ahok bersikap seperti biasa.
"Ya biasa saja kondisinya. Ngobrol-ngobrol kok tadi," ujar dia.
Ahok sendiri mengajukan banding atas vonis itu. Majelis hakim memberikan waktu 7x24 jam untuk Ahok dan kuasa hukum melayangkan surat pengajuan banding.
Sirra menerangkan, saat ini Ahok langsung ditahan. Ahok ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. "Ini lagi di mobil, sebentar lagi sampai (Cipinang)," tuturnya.
Untuk diketahui, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto memvonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hukuman penjara dua tahun dalam persidangan, Selasa (9/5/2017). Hakim juga memerintahkan agar Ahok ditahan.
"Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara dua tahun," kata Dwiarso di ruang sidang Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Vonis 2 Tahun, Pengacara akan Cari Info Soal Ahok ke LP Cipinang
Pengadilan juga membebankan kepada Ahok untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5 ribu.
Dwiarso mengatakan keputusan sidang perkara penistaan agama hari ini didasarkan pada semua fakta persidangan.
"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama," kata Dwiarso.
Setelah membacakan putusan dan mengetukkan palu, Dwiarso mempersilahkan Ahok dan jaksa untuk memberikan tanggapan.
Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa.
Padahal, sebelumnya, jaksa hanya menjerat Ahok dengan dakwaan salah satu pasal alternatif, Pasal 156 KUHP. Dia dituntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun karena dianggap menyatakan peerasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap sautu atau beberapa golonngan rakyat Indonesia.
