Suara.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta supaya Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini diperlukan untuk menyambut Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan dilakukan serentak pada 2019.
"Sekarang hadapi 2018, konsolidasi tinggal setahun. Nggak usah bicara aneh-aneh," kata Luhut saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (21/5/2017).
Luhut menekankan, lebih baik partai Golkar melakukan konsolidasi ketimbang membicarakan masalah internalnya. Untuk masalah internal, Luhut mengatakan, sudah ada bagian yang mengurusinya.
Salah satu masalah internal yang dihadapi Partai Berlambang beringin itu adalah proses hukum yang dihadapi Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Novanto saat ini menjadi saksi dalam kasus proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Masalah ini pula yang memunculkan isu untuk diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mencari Ketua Umum yang baru ketika Novanto dinyatakan terlibat dalam kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu.
"Yang urusin, mau KPK kek sudah ada yang urusin, tenang saja ada yang urusin. Ada yang urusin Pilkada, ada yang urusin Jaksa Agung, KPK, itu sesuai kepercayaan masing-masing saja, nggak usah ributin itu. Kompak saja lah," kata dia.
"Golkar jangan mau dipanasin. (Apalagi dengan iming-iming) 'Eh kau mau jadi Ketum, mau jadi Sekjen'. Kalau itu kita pegang nggak ada yang bisa lawan Golkar ini. Golkar masih the best," cerita Luhut.
Dia pun mengatakan, orang-orang yang menginginkan Golkar terpecah adalah orang yang kampungan. Dia pun meminta supaya Partai Golkar tidak mau dipecah-belah dengan isu seperti itu.
"Jadi saya terus terang itu aja yang saya minta. Jangan kita sendiri pecah belah. Kalau ada yang anda ragu, saya bisa dikontak kapan aja," kata dia.
TERPOPULER
