Suara.com - Selama ini, Presiden Jokowi selalu dituding punya hubungan dengan Partai Komunis Indonesia, meskipun tidak ada buktinya. Tudingan itu ada sejak Jokowi maju ke bursa pemilu presiden pada 2014 lalu.
Lewat akun Facebook, Presiden Joko Widodo kembali membuat pernyataan untuk menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
"Saya baru berumur empat tahun ketika PKI dibubarkan. Orang tua saya juga jelas, tinggal di desa mana, kampung mana. Begitu juga kakek dan nenek saya. Semua bisa dicek," tulis Presiden.
Jokowi menambahkan sesungguhnya dia sudah tidak tertarik untuk merespon isu ini. Hanya saja, dia tetap tergelitik buat menanggapi agar jelas.
"Sebetulnya saya malas menanggapi soal PKI ini, tapi sekarang mumpung ada kesempatan, saya bicara," tulis Jokowi.
Dalam acara Kajian Ramadan di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu lalu, Jokowi menantang siapa pun yang mengetahui adanya PKI atau penganut paham komunis di negeri ini.
"Pertanyaannya, di mana? Di mana? Kalau ada tunjukkan kepada kita. Kepada saya. Saya gebuk detik itu juga!" tulis Jokowi.
Jokowi menegaskan undang-undang sudah mengatur larangan PKI kembali bercokol di negeri ini.
"Soal PKI itu, hukumnya jelas sudah dilarang. Apalagi sampai disorong-sorongkan ke saya, seolah-olah saya melindungi," tulis Jokowi.
"Sekali lagi, saya menegaskan bahwa tak ada ruang bagi komunisme di Indonesia. Sebab, PKI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Tanah Air. Di konstitusi kita jelas, ada Tap MPRS-nya bahwa komunis dilarang di negara kita, Indonesia,"Jokowi menambahkan.
Sahabat Jokowi, Chairum Rahmi, menegaskan semua isu itu merupakan fitnah untuk menjatuhkan nama baik Jokowi.
"Saya tahu banget dia. Juga keluarganya, ibunya, adiknya, saudara-saudaranya. Sama sekali tidak seperti yang diisukan. Janganlah bikin isu yang nggak-nggak," kata Chairum yang merupakan ketua umum Masyarakat Madani kepada Suara.com, Selasa (30/5/2017).
Chairum kemudian menceritakan pernah bekerja bersama Jokowi di PT. Kertas Kraft Aceh (Persero) di Takengon pada tahun 1985. Perusahaan ini merupakan BUMN di bawah Departemen Perindustrian.
Chairum mengatakan untuk bisa diterima menjadi karyawan perusahaan tersebut syaratnya sangat berat, apalagi ketika itu masih era Presiden Soeharto.
"Jadi masuk ke situ itu di-screening sampai berkali-kali, mulai dari soal P4 (Pendidikan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan lain-lainnya, untuk memastikan tidak tersangkut G 30 S/PKI. Untuk naik pangkat juga di-sreening," kata Chairum.
TERPOPULER
