Pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Jakarta dilarang memakai kendaraan dinas untuk mudik. Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengingatkan aset negara hanya boleh dipakai untuk menjalankan tugas, bukan untuk urusan pribadi. Sebab, semua perawatan kendaraan dinas berasal dari uang APBD.
"Kalau masih gunakan mobil dinas keterlaluan. Mobil dinas jangan digunakan. Kalau mudik, mudik saja," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Tapi, Djarot memberi toleransi kalau kendaraan dinas cuma dipakai di area Jakarta.
Ketika ditanya, apa sanksi bagi PNS yang nekat memakai mobil negara untuk mudik: Belum-belum sanksi," kata Djarot.
Djarot juga mengimbau warga tidak memakai sepeda motor untuk mudik karena sangat membahayakan keselamatan.
"Saran saya, kalau mau mudik jangan pakai motor, apalagi kalau anaknya ada dua atau tiga orang," ujar Djarot.
Djarot menyarankan mudik dengan transportasi publik agar lebih aman.
"Sepeda motornya bisa dititipkan ke pemprov, dinas-dinas, kantor kelurahan, kecamatan, kantor kepolisian, markas TNI. Kami sudah koordinasikan. Itu biar lebih terjamin keamanan selama yang punya mudik,” kata dia.
"Kalau masih gunakan mobil dinas keterlaluan. Mobil dinas jangan digunakan. Kalau mudik, mudik saja," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Tapi, Djarot memberi toleransi kalau kendaraan dinas cuma dipakai di area Jakarta.
Ketika ditanya, apa sanksi bagi PNS yang nekat memakai mobil negara untuk mudik: Belum-belum sanksi," kata Djarot.
Djarot juga mengimbau warga tidak memakai sepeda motor untuk mudik karena sangat membahayakan keselamatan.
"Saran saya, kalau mau mudik jangan pakai motor, apalagi kalau anaknya ada dua atau tiga orang," ujar Djarot.
Djarot menyarankan mudik dengan transportasi publik agar lebih aman.
"Sepeda motornya bisa dititipkan ke pemprov, dinas-dinas, kantor kelurahan, kecamatan, kantor kepolisian, markas TNI. Kami sudah koordinasikan. Itu biar lebih terjamin keamanan selama yang punya mudik,” kata dia.
