Infografis
Transfer ke rekening Amien itu kali pertama dilakukan pada tanggal 15 Januari. Uniknya, tanggal itu dalam sejarah Indonesia merujuk pada bentrokan mahasiswa dengan tentara pada era Orde Baru (1974) untuk memprotes penanaman modal asing. Peristiwa itu sendiri, oleh Orba, diperkenalkan dengan akronim ”Malari” (malapetaka 15 Januari).
Pengiriman uang untuk kali kedua disebut terjadi pada 13 April 2007. Sementara yang kali ketiga terjadi pada 1 Mei, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional.
Sementara transfer kali ketiga pada 21 Mei, tanggal bersejarah yang tentunya tak bakal dilupakan Amien. Sebab, Soeharto—penguasa Orba—yang menjadi musuh politik Amien, menyatakan mengundurkan diri pada tanggal itu tahun 1998.
Transfer kali keempat terjadi pada 2 Agustus, dan terakhir Amien disebut KPK menerima dana rasuah itu tanggal 2 November.
Amien sendiri sudah membantah menerima uang tersebut. Bahkan, ia secara gagah mengatakan akan mendatangi gedung KPK untuk menjelaskan perkara itu dan balik melaporkan dua “pembesar” RI yang tak pernah diusut perihal dugaan korupsi.
“Ini saya sampaikan dulu untuk menghentikan spekulasi yang macam-macam itu. Yang jelas Amien Rais tidak pernah akan tidak jujur, takut apa lagi. Saya takut hanya pada yang di langit," katanya.
"Hari Senin (5/6), saya akan berkunjung ke KPK untuk menjelaskan duduk persoalannya sebelum saya melaksanakan umroh pada 8 juni nanti. Setelah di kantor KPK, mau tanya apa saja saya akan ladeni," kata Amien dalam konferensi pers di rumahnya, Taman Gandaria, Jakarta Selatan, Jumat (2/6) pekan lalu.
Namun, Senin pekan ini, Amien tak datang ke KPK. Ia diwakilkan oleh sang putra, Hanafi Rais. Setelahnya, opini banyak pihak terbelah dua mengenai kasus yang menyeret nama Amien.
Satu pihak menyebut KPK menerima ”orderan politik” untuk me-mention nama Amien dalam persidangan korupsi. Sebab, Amien dikenal sebagai pengkritik rezim Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Surat Kepsek SD di Bantul ke Wali Murid Ini Mengharukan
Amien juga dikenal getol ikut demonstrasi anti-Ahok, saat masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ahok atua Basuki Tjahaja Purnama adalah calon petahana yang juga teman dekat Jokowi.
"Pasti ini orderan lah menurut saya," kata Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Senin (5/6).
Namun, KPK yang dituduh seperti itu justru tenang-tenang saja.
"KPK bekerja berdasarkan alat bukti. Kami jalan di jalur hukum dan proses hukum akan kita lihat di persidangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
"Kami sama sekali tidak berbicara dan tidak akan bergerak pada isu politiknya. Bahwa pihak-pihak lain melihat itu dari sisi politik, KPK tentu tidak bisa melarang. Namun KPK tentu sama sekali tidak akan masuk dalam isu politik dalam kasus ini, karena kasus masih berjalan dan kewenangan KPK adalah penegakan hukum," tandasnya.
