Suara.com - Setelah dilantik menjadi komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2017-2022, Senin (12/6/2017), Harjono dan enam enam anggota lainnya akan langsung menginventarisir permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.
"Yang pertama pasti kami akan inventarisasi dulu apa yang sudah dikerjakan (anggota DKPP) dulu, kemudian diinventarisasi apa yang perlu ditindaklanjuti. Kami nggak tahu apakah kasus-kasus masih tertinggal itu masih jadi perhatian kita," kata Harjono kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Harjono optimistis mampu meningkatkan kinerja DKPP.
"Kalau toh perbaikan itu dalam arti meningkatkan, mungkin cara-cara bagaimana kita meningkatkan itu. Kerjasama itu pasti perlu banget, karena kami ini tim. Kami nggak ada suara satu persatu, karena putusan formal yang kami keluarkan adalah putusan kami tentang pengaduan-pengaduan itu," ujar mantan hakim Mahkamah Konstitusi.
Tahun depan, akan berlangsung pilkada serentak. DKPP, kata dia, tentu akan menyiapkan semua hal, sampai perangkat-perangkatnya, untuk menyambut.
"Pasti itu perlu ada satu perubahan aturan, tapi itu nanti kami kaji semua apa yang sudah ada, lalu apa yang perlu ditambah, itu tantangan pertama. Selagi kami kosong sampai pilkada 2018 ini, ada kesempatan teman-teman ini untuk melihat peraturan yang ada untuk disempurnakan," kata dia.
Dalam pelantikan tadi, Presiden Joko Widodo hanya melantik anggota DKPP, lalu siapa ketuanya?
"Belum ada, kami masih sama semua," tutur dia.
Ketujuh anggota DKPP yang dilantik hari ini berasal dari unsur KPU, Bawaslu, dan masyarakat yang dipilih oleh pemerintah dan DPR.
1. Hasyim Asy'ari yang berasal dari unsur KPU
2. Ratna Dewi Pettalolo dari unsur Bawaslu
3. Harjono dari unsur tokoh masyarakat
4. Ida Budhiati dari unsur tokoh masyarakat
5. Teguh Prasetyo dari unsur tokoh masyarakat
6. Muhammad dari unsur tokoh masyarakat
7. Alfitra Salam dari unsur tokoh masyarakat
