Suara.com - Usai diperiksa penyidik KPK, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan tadi penyidik tidak meminta klarifikai terkait aliran dana proyek pengadaan e-KTP. KPK memeriksa Ganjar sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP.
"Nggak karena dulu saya sudah pernah dikonfrontir, Pak Novel Baswedan yang konfrontir saya. Saya lega waktu dikonfrontir oleh Pak Novel waktu itu orang yang diceritakan memberi uang itu ternyata kalau Pak Ganjar tidak," kata Ganjar seusai diperiksa KPK di gedung KPK, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (4/7/2017).
Terkait namanya yang tetap ada menerima aliran dana e-KTP dalam tuntutan dua terdakwa Irman dan Sugiharto, Ganjar menyatakan bahwa biar majelis hakim saja yang memutuskannya.
"Ya sekarang Majelis Hakim yang akan memutuskan kan terdakwanya sudah ada ya biar saya serahkan saja kepada hakim," tuturnya.
Selain itu, Ganjar pun membantah soal dirinya yang meminta jumlah lebih terkait aliran dana KTP-e karena sebelumnya jumlahnya terlalu kecil.
"Nggak kata siapa, ngarang itu," kata Ganjar.
Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin mengatakan Ganjar -- mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PDI Perjuangan -- menerima aliran dana sebesar 500 ribu dollar AS terkait proyek pengadaan e-KTP.
"Waktu itu saudara Andi Agustinus menyerahkan uang ke Mustoko Weni dan Ignatius Mulyono terus pimpinan Komisi II dipanggil ke ruang Mustoko Weni sambil berbicara, Pak Chaeruman waktu itu Ketua Komisi II yang dari Golkar, dari PAN ada, terus dari PDIP ada, dari Demokrat, ada lagi satu Wakil Ketua menolak," kata Nazaruddin saat memberikan kesaksian dalam lanjutan sidang kasus proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta beberapa waktu lalu.
Nazaruddin mengaku bahwa yang menolak pada saat itu adalah Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo.
"Menolak, ribut karena waktu dikasih 150 ribu dolar AS tidak mau, dia minta sama yang dikasih dengan Ketua Komisi II," kata Nazaruddin.
"Ribut karena mau lebih?," tanya salah satu anggota Majelis Hakim.
"Iya yang mulia minta tambah, jadi dikasih sama dengan Ketua 500 ribu dollar AS. Setelah ribut itu dikasih 500 ribu dollar AS baru dia mau," kata Nazaruddin.
"Itu kan pertemuan di ruang Mustoko Weni, ada beberapa pihak yang saudara sebutkan tadi ke sana, ada Chaeruman dan lain-lain. Sampai anda tahu cerita bagaimana, melihat dengan mata kepada sendiri?," tanya Hakim.
"Lihat yang mulia. Ada Chaeruman, Pak Ganjar yang 150 ribu dollar AS dia nolak, waktu itu ada diserahkan ke teman-teman dari Komisi II untuk anggota, terus yang diserahkan yang diamplop uuntuk semua Kapoksi terus untuk semua anggota Banggar, terus sama Wakil Ketua ada satu lagi itu nerima juga," jawab Nazaruddin.
Dalam dakwaan disebut bahwa Ganjar yang saat itu sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PDI-Perjuangan menerima 520 ribu dollar AS terkait proyek e-KTP sebesar Rp5,95 triliun ini.
TERPOPULER
