Suara.com - Setelah layanan Telegram diblokir pemerintah karena dipakai untuk propaganda paham radikalisme, Polri waspada mereka pindah aplikasi percakapan yang baru.
"Nanti Telegram ini, pasti kita sudah pahami mereka akan lari kemana lagi. Nah sudah membuka akses," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di DPR, Jakarta, Senin (17/7/2017).
Tito menambahkan teknologi komunikasi maju pesat dan tentu ada imbasnya, baik segi positif maupun negatif.
Tito mengatakan jika dampaknya sampai mengancam keutuhan negara, maka pemerintah harus tegas menindak penyedia layanan komunikasi.
"Kalau sudah membahayakan negara kita harus berani juga untuk bargaining kepada penyedia jasa (komunikasi) internasional ini, negara kita nggak boleh kalah dari kepentingan mereka," kata dia.
Tito mengungkapkan Detasemen Khusus Antiteror selama ini telah menemukan 17 kasus yang terkait dengan aktivitas penyebaran paham radikal melalui Telegram. Temuan ini pula yang menjadi salah satu dasar pemerintah memblokir Telegram.
"Selama dua tahun terakhir, ada 17 kasus. Kasus bom Thamrin dan lainnya," ujarnya.
Tito mengatakan layanan Telegram dipilih untuk propaganda karena tingkat kerahasiaan penggunanya terjamin sehingga sulit dilacak.
Melalui aplikasi tersebut, katanya, doktrinisasi menjadi lebih mudah karena kerahasiaannya terjaga. Hal tersebut kemudian berpengaruh pada perubahan pola aksi teror lone wolf.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia meminta internet service provider memutus akses terhadap sebelas domain Telegram mulai Jumat (14/7/2017).
Sebelas domain yang diblokir yakni t.me,telegram.me, telegram.org, core.telegram.org,desktop.telegram.org, macos.telegram.org,web.telegram.org, venus.web.telegram.org,pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.
