Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan seluruh kadernya untuk tidak lagi asal mengeluarkan pernyataan kepada media.
Surat edaran itu akan diterbitkan menyusul penetapan Ketua Umum mereka, Setya Novanto, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
"Oh iya (Surat edaran), begini, bukan tidak boleh menanggapi jurnalis. Jadi kan partai harus tertib, tidak semua orang boleh berbicara seenaknya, itu kami harus atur sebaik-baiknya," ujar Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid seusai rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Karenanya, Nurdin menuturkan, DPP Partai Golkar menunjuk dirinya dan Sekretaris Partai Golkar Idrus Marham menjadi juru bicara Partai Golkar.
Namun, kata Nurdin, himbauan tersebut hanya untuk melarang kader berbicara yang kontraproduktif dan dapat berimbas negatif pada pencitraan Partai Golkar.
"Tidak berarti kader tidak boleh berbicara kepada wartawan. Tapi kader dilarang berbicara yang kontraproduktif dengan pencitraan organisasi, harkat, marwah, martabat Partai Golkar," terangnya.
Kalau ada kader yang melanggar hal itu, Nurdin memastikan bakal memberikan sanksi tegas.
Baca Juga: KPK Persilakan Setya Novanto Tempuh Jalur Praperadilan
