Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya tetap berada dalam koalisi pemerintah.
"PAN sama PDIP itu tidak ada apa-apa, mesra-mesra saja, saya dengan telepon Pak Basarah (Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah), Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Hasto Kristiyanto), kemarin sama Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri) tidak ada masalah," ujarnya.
"Cuma kan tidak ramai kalau teman-teman (wartawan) mungkin cuma mengutip satu pendapat. Apa perlu lagi begitu? Jangan ya, sedikit saja ramainya, jangan banyak-banyak," kata Zulkifli seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap PAN yang tidak kompak dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Kita dengan Pak Presiden dari awal kita itu ingin mendukung agar Presiden pemerintah sukses. Jadi kita koalisi itu bukan soal menteri, kalau menteri itu kan prerogatif Pak Presiden. Kita ingin sukses seperti negara-negara lain. Rakyat senang, kita senang," tambah Zulkifli.
Zulkifli juga membantah ada upaya untuk menggolkan calon PAN sebagai calon presiden pada 2019.
"Soal Pilpres kan nanti masih lama, tapi akhir pemerintah sukses jangan kita ribut politik terus. Kalau politik ribut terus tidak bisa membangun, stabilitas tidak ada, ramai terus, berantam lagi kita. Nah yang paling penting memang, sila keempat itu yang paling utama, musyawarah mufakat. Kita berharap, semua itu untuk kepentingan bangsa, negara, untuk kepentingan jangka panjang, jangan kepentingan jangka pendek, apalagi menghabisi satu sama lain," tutur Zulkifli.
Menurut dia, PAN juga bukan dalam posisi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, tapi meluruskan.
Baca Juga: Isu Hak Angket Barter Kasus E-KTP, Zulkifli: Jangan Lemahkan KPK
"Bukan mengkritisi, tapi meluruskan. Kalau ada yang kurang pas, kita luruskan, kita ingin presiden sukses. Kita ingin pemerintah sukses. Jangan habis waktu yang tidak perlu karena kesalahan kecil." "Kita ingin pemerintah tenggat waktu kan tinggal dua tahun lagi nih, fokus dan berhasil, sukses sehingga rakyat lebih baik, lebih sejahtera itu yang kita inginkan. Seperti infrastruktur di mana-mana kan infrastruktur, Sumatera, Jawa supaya fokus," ucap Zulkifli.
Terakhir, Zulkifli berharap agar para pembantu Presiden Joko Widodo tidak memberikan komentar yang tidak tepat.
"Tolong pembantu-pembantu Presiden juga memahami ini, misalnya, tidak memberikan komentar-komentar yang kurang tepat, misalnya loh itu," tambah dia.
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada 12 Juli 2017.
Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan. Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.
Saat ini PAN memiliki satu jatah menteri di kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur. Selain itu, ada juga Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang ditempati Soetrisno Bachir. (Antara)
