REGIONAL:
- Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan ekonomi Indonesia melampaui data resmi PDB Rp 25.000 triliun pada Kamis (29/10/2026).
- Bank Dunia menemukan sekitar 35 hingga 40 persen aktivitas ekonomi nasional di *grey market* tidak tercatat secara resmi.
- Ekonomi yang tidak tercatat senilai Rp 10.000 triliun tersebut membuat peringkat ekonomi Indonesia naik menjadi ke-12 atau ke-11 dunia.
Suara.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengklaim kalau ekonomi Indonesia lebih besar ketimbang data Produk Domestik Bruto (PDB) RI yang tercatat sebesar Rp 25.000 triliun.
Hashim yang juga adik Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kalau PDB RI Rp 25.000 triliun itu memang diakui banyak lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia atau World Bank, hingga Bank Indonesia (BI).
Namun menurut temuan Bank Dunia, Hashim menyebut kalau sekitar 30 hingga 40 persen aktivitas ekonomi nasional berputar secara informal dan tidak terdata dalam PDB resmi.
"Ternyata ekonomi kita jauh lebih besar. Menurut Bank Dunia kurang lebih 35 sampai 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat," katanya dalam Rapimnas Kadin 2026 yang dipantau virtual, Kamis (29/10/2026).
Hashim menjelaskan kalau ekkonomi RI yang tak tercatat ini berada dalam aktivitas grey market, istilah yang sebelumnya dikenal dengan nama black market.
Ia mengklaim kalau nilai aktivitas ekonomi yang tidak tercatat di data PDB ini mencapai Rp 10.000 triliun. Dari sini, dia mengakui kalau ekonomi Indonesia sebenarnya lebih besar.
"Itu berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat. Berarti apa? Sesungguhnya ekonomi Indonesia bukan 16 terbesar di dunia, melainkan mungkin 12 atau 11 ekonomi terbesar di dunia. Ini patut dibanggakan," beber dia.
Ia menjelaskan bahwa fenomena grey market ini terjadi karena tingginya volume transaksi tunai masyarakat yang tidak menggunakan kuitansi resmi. Akibatnya, kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terlewat dari pemungutan negara.
Hashim mencontohkan transaksi harian di sektor jasa informal yang jumlahnya mencapai jutaan aktivitas, mulai dari pangkas rambut panggilan, jasa pijat, salon kecantikan, hingga warung tegal (warteg). Banyaknya transaksi tunai di sektor-sektor ini membuat perputaran dana raksasa tersebut tak terdeteksi oleh sistem pajak.
"Ternyata ada jutaan transaksi seperti dilakukan oleh Anton dan Yanti (contoh kasus dari Hashim: red) kali ratusan juta, dan sebagian-sebagian jumlahnya termasuk mungkin warung tegal, beauty salon," jelas Hashim.
TERPOPULER