Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai Presiden Joko Widodo tengah merayu partai politik dan politisi untuk mendukungnya di Pemilihan Presiden 2019. Jokowi disebut akan maju kembali di Pemilu.
Cara Jokowi mendekati parpol dan politisi adalah dengan memberikan kebijakan segar terkait penambahan tunjangan gaji anggota parlemen, termasuk tunjangan untuk partai politik.
"Jelang dua tahun akhir pemerintahan Jokowi, memang banyak sekali difokuskan pada upaya-upaya menjinakkan partai-partai politik atau politisi-politisi di DPRD dengan ada kenaikan tunjangan anggota DPRD, kemudian di pusat (DPR) ada kenaikan tunjangan untuk partai politik. Jadi saya kira tidak bisa tidak, ini waktu semakin dekat dengan Pemilu 2019, dan upaya pemerintah untuk memastikan Jokowi masih terus menjadi presiden di periode berikutnya sangat kelihatan," ujar Lucius di Kantor Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Jalam Mampang Prapatan, Mampang, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Lucius juga menilai, sosok Jokowi bukan hanya kepala pemerintah, tetapi seorang kepala negara yang dituntut untuk menyikapi pelanggaran penyimpangan yang terjadi.
Maka dari itu, Formappi juga sepakat menolak PP Nomor 18 tahun 2017 tentang kenaikan tunjangan DPRD. Menurut Lucius, pemerintah tak memiliki alasan untuk menaikkan tunjangan sebagai bentuk apresiasi kepada anggota dewan.
"Karena kita tahu sendiri, 3 tahun terakhir DPR pusat melempem dan DPRD juga tidak kedengaran kerjanya apa. Jadi mestinya pemerintah tidak punya alasan untuk memberikan apresiasi berupa tunjangan kepada anggota DPRD," tutur Lucius.
"Karena korupsi tidak bisa diberantas hanya karena kenaikan tunjangan. Ini watak-watak selalu mau menjadi lebih kaya dari yang lain. Dan berapa pun kenaikan anggaran, kalau wataknya tetap mau kaya atau lebih kaya dari yang lain, saya kira itu kenaikan anggaran tidak menyelesaikan masalah korupsi," sambungnya.
