Suara.com - Perusahaan Listrik Negara memutus aliran listrik untuk sementara ke tiga sekolah di Jakarta Barat. SMA Negeri 112, SMA Negeri 85, dan SMA Negeri 65 aliran listriknya dipandamkan karena menunggak bayar listrik.
Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah menyayangkan aksi yang dilakukan oleh PLN. Menurut dia, pemerintah DKI dan PLN tidak memiliki hutang yang besar.
"Kita nggak pernah ada hutang yang sangat kronis, kalau ada keterlambatan (pembayaran) sedikit karena kita ada sistem penganggaran, ya harusnya dia ngerti juga," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Kemudian, Saefullah menyinggung aset DKI yang digunakan untuk keperluan PLN. Contohnya seperti gardu-gardu PLN yang diletakan pada aset DKI.
"Harusnya ngertilah, kok main putus saja. Itu kan mengganggu proses belajar mengajar, apalagi kalau di sekolah SMA, SMP, di sana ada komputer," kata dia.
"Saya rasa kurang elok kalau PLN main putus saja. Ini kan urusan negara juga, urusan mencerdaskan kehidupn bangsa. Jangan main putus saja," lanjut Saefullah.
Meski begitu, Saefullah tidak tahu jelas soal kasus ini. Sebab, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang paling tahu kenapa PLN bisa memutus aliran listrik.
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat bingung soal tiga sekolah di Jakarta Barat aliran listriknya dipadamkan oleh PLN. Apalagi alasannya karena biaya operasional untuk sekolah belum cair.
"Makanya tanya kepseknya kok bisa seperti itu? (Sekolah) yang lain kok nggak mati? Di Jakarta ada berapa sekolah? Banyak yah, ratusan toh. Kok cuma tiga yang mati?" kata Djarot.
Biaya operasional untuk sekolah biasanya cair dalam waktu pertiga bulan. Untuk Juli, biayanya baru cair September nanti.
"Karena biaya operasional itu tentunya harus dibayar ya. Fix cost itu. Jadi tidak ada alasan seumpama mereka tidak bisa membayar tagihan ke PLN. Jadi tidak boleh terjadi," ucap Djarot.
TERPOPULER
