Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, semalam, untuk menyamakan persepsi.
"Kita menyamakan persepsi. Platform dan lain sebagainya, untuk juga melaksanakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu tentunya lebih meningkat, lebih memberikan kemakmuran kepada rakyat Indonesia," kata Agus di DPR, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Agus mengatakan peta politik di Indonesia sudah terlihat jelas. Partai-partai sudah memposisikan diri, ada yang berada di dalam pemerintahan dan ada yang ada di luar pemerintahan. Beda halnya dengan Partai Demokrat yang tidak menyatakan diri sebagai partai pendukung pemerintah, juga bukan partai oposisi.
"Kita menempatkan diri sebagai partai penyeimbang," ujar Agus.
Sebagai partai penyeimbang, Demokrat akan selalu beri dukungan kepada pemerintah jika kebijakan yang dibuat sesuai dengan platform partai. Namun sebaliknya, jika kebijakan yang diusung tidak sesuai dengan platform partai dan bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, maka Demokrat akan menjadi garda terdepan memberi kritik dan menawarkan solusi.
"Jadi itu sikap kita. Bukan oposisi, bukan pula partai pemerintah. Penyeimbang. Melihat kebijakan itu seperti apa," kata Agus.
Konsep seperti itu yang ditawarkan pada Gerindra. Gerindra akan selalu menjadi kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
Usai pertemuan, semalam, Yudhoyono dan Prabowo menyelenggarkan konferensi pers bersama di Pendopo Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
"Saya mulai dari pertemuan kami pada malam hari ini sebenarnya bukan lah sesuatu yang sangat luar biasa. Barang kali yang jadi luar biasa mungkin pertemuan terjadi setelah pada tanggal 20 Juli 2017 lalu dalam rapat paripurna DPR RI, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS berada dalam satu kubu yang tidak disetujui dikukuhkannya RUU Pemilu," ujar Yudhoyono.
Yudhoyono mengatakan pasca-disahkannya UU Pemilu, ada keinginan dari kader Gerindra dan Demokrat agar SBY dan Prabowo bertemu. SBY mengaku menyambut baik hal tersebut hingga akhirnya pertemuan terjadi.
"Saya pastikan kami bertemu dengan niat dan tujuan yang baik. Mudah-mudahan rakyat mengetahui dan negara juga mendengarkannya," kata Yudhoyono.
Inti dari segala hal yang didiskusikan, kata Yudhoyono, Demokrat bersama Gerindra bersepakat untuk terus mengawal negara ini dalam kapasitas dan posisi yang ada saat ini, agar perjalanan bangsa mengarah pada arah yang benar yakni untuk kepentingan rakyat.
Menurut SBY bentuk pengawalan yang dapat dilakukan yakni mendukung kebijakan negara apabila sesuai keinginan rakyat, dan mengkritisinya manakala melukai dan menciderai rakyat.
SBY menyampaikan Demokrat dan Gerindra sepakat bekerja sama. Kerja sama tersebut menurutnya, tidak perlu dalam sebuah hal yang dinamakan koalisi, yang terpenting terus menjalin komunikasi dengan baik.
"Kerja sama ini mencakup wilayah politik, dan juga gerakan moral," kata Yudhoyono.
Yudhoyono menekankan Demokrat dan Gerindra akan melakukan segala aktivitas pengawalan yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan tidak akan pernah merusak negara.
"Saya perlu sampaikan, sudah hampir sebulan saya puasa bicara di depan pers, meskipun saya tetap mengikuti apa yang terjadi di negara ini. Dan malam ini saya kembali bertemu teman-teman pers saya harus katakan power must not go uncheck, artinya kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas," kata SBY.
Sementara itu Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dirinya dengan Yudhoyono dalam suasana yang prihatin.
Prabowo menekankan, Gerindra dan Demokrat berpandangan saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan.
"Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan," ujar Prabowo.
Prabowo menekankan Gerindra tidak ikut bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut.
"Karena kita tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan silakan mau berkuasa 5,10, 50 tahun, tapi diujungnya sejarah menilai. Gerindra tidak mau ikut hal yang melawan logika. Presidential Threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat, saya tidak mau terlibat," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, lahir dari kecemasan tersebut, Gerindra dan Demokrat khawatir demokrasi akan rusak.
"Karena itu sesuai apa yang disampaikan bapak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau. Demokrasi butuh semangat patuh pada logika, semangat patuh pada rules of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara," kata Prabowo.
Prabowo sependapat dengan Yudhoyono, bahwa setiap kekuasaan harus diimbangi dan diawasi.
"Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini terus. Siapapun undang kami, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan," kata Prabowo.
"Kita menyamakan persepsi. Platform dan lain sebagainya, untuk juga melaksanakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu tentunya lebih meningkat, lebih memberikan kemakmuran kepada rakyat Indonesia," kata Agus di DPR, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Agus mengatakan peta politik di Indonesia sudah terlihat jelas. Partai-partai sudah memposisikan diri, ada yang berada di dalam pemerintahan dan ada yang ada di luar pemerintahan. Beda halnya dengan Partai Demokrat yang tidak menyatakan diri sebagai partai pendukung pemerintah, juga bukan partai oposisi.
"Kita menempatkan diri sebagai partai penyeimbang," ujar Agus.
Sebagai partai penyeimbang, Demokrat akan selalu beri dukungan kepada pemerintah jika kebijakan yang dibuat sesuai dengan platform partai. Namun sebaliknya, jika kebijakan yang diusung tidak sesuai dengan platform partai dan bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, maka Demokrat akan menjadi garda terdepan memberi kritik dan menawarkan solusi.
"Jadi itu sikap kita. Bukan oposisi, bukan pula partai pemerintah. Penyeimbang. Melihat kebijakan itu seperti apa," kata Agus.
Konsep seperti itu yang ditawarkan pada Gerindra. Gerindra akan selalu menjadi kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
Usai pertemuan, semalam, Yudhoyono dan Prabowo menyelenggarkan konferensi pers bersama di Pendopo Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
"Saya mulai dari pertemuan kami pada malam hari ini sebenarnya bukan lah sesuatu yang sangat luar biasa. Barang kali yang jadi luar biasa mungkin pertemuan terjadi setelah pada tanggal 20 Juli 2017 lalu dalam rapat paripurna DPR RI, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS berada dalam satu kubu yang tidak disetujui dikukuhkannya RUU Pemilu," ujar Yudhoyono.
Yudhoyono mengatakan pasca-disahkannya UU Pemilu, ada keinginan dari kader Gerindra dan Demokrat agar SBY dan Prabowo bertemu. SBY mengaku menyambut baik hal tersebut hingga akhirnya pertemuan terjadi.
"Saya pastikan kami bertemu dengan niat dan tujuan yang baik. Mudah-mudahan rakyat mengetahui dan negara juga mendengarkannya," kata Yudhoyono.
Inti dari segala hal yang didiskusikan, kata Yudhoyono, Demokrat bersama Gerindra bersepakat untuk terus mengawal negara ini dalam kapasitas dan posisi yang ada saat ini, agar perjalanan bangsa mengarah pada arah yang benar yakni untuk kepentingan rakyat.
Menurut SBY bentuk pengawalan yang dapat dilakukan yakni mendukung kebijakan negara apabila sesuai keinginan rakyat, dan mengkritisinya manakala melukai dan menciderai rakyat.
SBY menyampaikan Demokrat dan Gerindra sepakat bekerja sama. Kerja sama tersebut menurutnya, tidak perlu dalam sebuah hal yang dinamakan koalisi, yang terpenting terus menjalin komunikasi dengan baik.
"Kerja sama ini mencakup wilayah politik, dan juga gerakan moral," kata Yudhoyono.
Yudhoyono menekankan Demokrat dan Gerindra akan melakukan segala aktivitas pengawalan yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan tidak akan pernah merusak negara.
"Saya perlu sampaikan, sudah hampir sebulan saya puasa bicara di depan pers, meskipun saya tetap mengikuti apa yang terjadi di negara ini. Dan malam ini saya kembali bertemu teman-teman pers saya harus katakan power must not go uncheck, artinya kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas," kata SBY.
Sementara itu Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dirinya dengan Yudhoyono dalam suasana yang prihatin.
Prabowo menekankan, Gerindra dan Demokrat berpandangan saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan.
"Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan," ujar Prabowo.
Prabowo menekankan Gerindra tidak ikut bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut.
"Karena kita tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan silakan mau berkuasa 5,10, 50 tahun, tapi diujungnya sejarah menilai. Gerindra tidak mau ikut hal yang melawan logika. Presidential Threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat, saya tidak mau terlibat," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, lahir dari kecemasan tersebut, Gerindra dan Demokrat khawatir demokrasi akan rusak.
"Karena itu sesuai apa yang disampaikan bapak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau. Demokrasi butuh semangat patuh pada logika, semangat patuh pada rules of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara," kata Prabowo.
Prabowo sependapat dengan Yudhoyono, bahwa setiap kekuasaan harus diimbangi dan diawasi.
"Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini terus. Siapapun undang kami, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan," kata Prabowo.
TERPOPULER
