Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori mengatakan beras bukan saja sebatas komoditas ekonomi, tapi juga sebagai komoditas politik. Karenanya, bila pemerintah tidak bisa mengendalikan harga beras, maka kondisi sosial politik mudah sekali terguncang.
"Bahkan belajar dari pemerintah sebelumnya, bukan tidak mungkin pemerintah bisa jatuh karena tidak bisa mengelola beras," kata Khudori di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2017).
Karena itu, kata dia, kejadian penggerebekan beras yang diproduksi oleh PT IBU harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus mengatur ulang kebijakan-kebijakan yang sudah ada.
"Yang itu tidak bisa merespon keadaan dan dinamika yang ada di pasaran. Supaya negara tidak seperti pasukan tanpa amunisi atau senjata," katanya.
Sebab, kalau tidak, nanti hanya pihak tertentu saja yang bisa memonopoli perdagangan beras. Dan akibat lebih lanjutnya, mereka akan menguasai politik.
"Jadi, siapa yang menguasai beras, berarti bisa kuasai politik," tutup Khudori.
Diketahui sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan melakukan penggerebekan terhadap gudang PT Indo Beras Unggul (IBU) di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (20/7/2017). Penggerebekan ini dipimpin langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Dalam penggerebekan itu, sejumlah 1.161 ton beras berhasil disita. Mengingat beras jenis IR64 ini disinyalir telah dikemas ulang menggunakan kemasan beras premium, lalu dijual hingga tiga kali lipat dibanding harga beras jenis IR64.
Pihak kepolisian menduga PT IBU bertindak curang lantaran beras bersubsidi dikemas menggunakan bungkus premium bermerek Makyuss dan Ayam Jago. Selain itu, PT IBU juga disinyalir menipu konsumen lantaran mencantumkan nilai gizi beras tak sesuai fakta.
Baca Juga: KPPU Pasrahkan Kasus Hukum PT IBU ke Polisi
