REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap dua orang terdakwa kasus Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Yaitu, Irman dan Gusman.
Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, banding diajukan karena dalam putusan tersebut, terdapat fakta-fakta hukum, baik itu berupa keterangan saksi maupun bukti yang belum dipertimbangkan oleh hakim.
"Sehingga ada beberapa nama yang belum muncul di putusan pertama," kata Febri di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2017).
Dalam proses banding tersebut, KPK berharap, majelis hakim baik pada tingkat pengadilan tinggi maupun pada tingkat Mahkamah Agung bisa mempertimbangkan sejumlah fakta hukum secara lebih komprehensi.
"Sehingga kita bisa tahu siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP ini, termasuk indikasi aliran dana pada sejumlah pihak," ujar Febri.
Sekadar Diketahui, dalam sidang putusan pada tanggal 20 Juli 2017, dengan terdakwa mantan Pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, hanya terdapat beberapa nama yang disebutkan turut menerima aliran dana megakorupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 Triliun.
Sedangkan nama-nama lainnya, termasuk nama Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto tidak disebutkan sebagai penerima aliran dana. Padahal, KPK sudah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus ini.
TERPOPULER