REGIONAL:
Suara.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai penegakan hukum di Papua belum maksimal. Sehingga, kerusuhan di tanah Papua sangat rentan terjadi dan seringkali berujung pada kematian sipil yang tak jarang melibatkan aparat polisi.
"Salahsatu penyebabnya, absennya penegakkan hukum di Papua," kata Usman di kantornya, Gedung HDI Hive, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2017).
Pernyataan Usman tersebut adalah respon atas terjadinya kerusuhan di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, Papua, yang menyebabkan seorang sipil bernama Yulianus Pigai tewas akibat terkena tembakan polisi pada 1 Agustus 2017 yang lalu.
Dalam peristiwa tersebut, sekitar sepuluh orang juga mengalami luka berat dan luka ringan, yang masing-masing juga akibat peluru aparat.
Menurut Usman, kerusuhan di Papua yang direspon dengan penggunaan kekuatan oleh Polisi, bukan pertama kalinya terjadi. Sudah ada beberapa kasus serupa namun tak berujung pada meja hijau. Selain penegakan hukum yang tidak maksimal, lanjut Usman, penyebab kerusuhan di Papua juga seringkali dipicu persoalan politik dan ekonomi di tanah Papua.
"Ada urusan pemekaran wilayah, invetasi perluasan perkebunan yang menimbullan konflik di masyarakat di tengah hukumnya yang masih belum beres. Absennya penegakkan hukum selama ini lah yang membuat peristiwa ini terus berulang," tutur Usman.
Di samping itu, lanjut dia, aparatnya juga terlalu mudah menggunakan kekuatan dalam merespon situasi sosial di Papua. Ia menduga, hal itu dilakukan lantaran tidak ada rasa khawatir dari aparat untuk dimintai tanggungjawab di pengadilan.
Selain itu, ia juga menduga, aparat kepolisian yang ditugaskan tidak dipersiapkan terlebih dahulu untuk mengenal karakteristik masyarakat Papua.
"Jadi setiap ada perselisihan mereka ambil jalan pintas dengan menggunakan tindakan tembakan. Padahal seharusnya ada dialog, ada pendekatan persuasif," ujar Usman.
Diberitakan sebelumnya, peristiwa yang menewaskan Yulianus di Deiyai berawal saat kerusuhan terjadi di kompleks perusahaan di kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. Kerusuhan itu dipicu oleh kematian seorang pemuda Papua dalam perjalanan ke rumah sakit akibat tenggelam di sungai.
Untuk menyelematkan nyawa pemuda tersebut, sejumlah temannya meminta karyawan perusahaan agar meminjamkan mobil mereka dipakai membawa korban tersebut ke rumah sakit. Namun permintaan itu ditolak para karyawan.
"Keluarga korban dan teman-temannya menilai bahwa pemuda tersebut dapat diselamatkan jika para karyawan setuju meminjamkan mobilnya," ujar Usman.
Hal ini yang mengakibatkan puluhan warga Papua meradang dan menuju komplek perusahaan. Massa yang marah menghancurkan beberapa properti perusahaan.
Saat kerusuhan itu berlangsung, sejumlah personel kepolisian datang termasuk pasukan Brigade Mobil (Brimob) ke lokasi kerusuhan tersebut. Bukannya berhenti, masaa malah aparat dengan batu.
"Sebagai respon, personil kepolisian secara semena-mena melepaskan tembakan ke arah kerumunan massa. Mengenai Yulianus Pigai di paha dan perutnya, serta paling sedikit 10 lainnya mengalami luka-luka karena tembakan," tutur Usman.
Korban kemudian segera dibawa ke rumah sakit Waghete. Tapi, Yulianus meninggal dalam perjalanan.
Kata Usmana, juru bicara Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengeluarkan pernyataan bahwa penggunaan kekuatan telah sesuai prosedur dalam merespon kerusuhan massal.
"Menurut dia, senjata polisi hanya menggunakan peluru karet. Namun hingga saat ini belum ada upaya otopsi untuk menentukan secara jelas penyebab kematian," kata Usman.
TERPOPULER