Suara.com - Para aktivis pers menemui Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk membahas kasus pemecatan massal Karyawan Koran Sindo, anak perusahaan MNC Group. Pertemuan dilakukan, Rabu (9/8/2017).
Mereka yang akan bertemu adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Forum pekerja Media, FSPM Independen, dan LBH Pers. Mereka akan membahas persoalan terkini terkait ketenagakerjaan di industri media.
“Secara khusus agenda pertemuan akan membahas masalah PHK Karyawan Koran Sindo, anak perusahaan MNC Group,” kata pengurus AJI Indonesia, Joni Aswira.
Joni menjelaskan penanganan PHK massal karyawan media MNC Group yang bergulir sejak awal Juli lalu, belum semuanya beres. Masih sekitar 100-an pekerja karyawannya di beberapa wilayah biro belum menerima pesangon sesuai ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan.
Sebelumnya, Ribka Tjiptaning, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan mendesak Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan untuk segera menuntaskan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak karyawan Koran Seputar Indonesia (SINDO) sejumlah biro di Indonesia.
Pernyataan anggota DPR Ri itu disampaikan dihadapan perwakilan karyawan Koran SINDO lintas biro yang di-PHK, disertai Forum Pekerja Media, terdiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), yang menemui dirinya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Senin (7/8/2017).
Lebih lanjut lagi Ribka, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyatakan penyelesaian PHK itu wajib mengedepankan hak hak normatif karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
"Saya menyatakan dengan tegas akan mengawal kasus PHK karyawan Koran SINDO yang dikelola PT Media Nusantara Informasi (MNI) sebagai salah satu anak perusahaan PT Media Nusantara Citra (MNC) milik Hary Tanoesoedibjo. Jika setelah masa reses berakhir, masalah PHK ini belum diselesaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, maka saya akan menggalang dukungan ke anggota Komisi IX yang lain agar kasus ini bawa ke Rapat Kerja antara Komisi IX dengan Kemenakertrans," tegasnya.
TERPOPULER
