Suara.com - Diresmikannya Hari Santri pada 22 Oktober menjadi bentuk apresiasi negara terhadap peran santri. Pasalnya, santri memiliki kontnbusi besar dalam merebut kemerdekaan serta mengisi kemandirian bangsa.
Namun, apresiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendi terbilang kurang pas. Pasalnya, Kebijakan Full Day School (FDS) yang digagasnya sejak tahun lalu tersebut mendapatkan penolakan dari kalangan pendidik dan pesantren.
"FDS bertentangan dengan semangat negara yang mengakui hari santri," kata Ketua Panitia Hari Santri Tahun 2017 Gus Aik, saat grand launching Haii Santri 2017 di gedung PBNU, Kamis (10/8/ 2017).
Adanya penolakan FDS di daerah membuktikan bahwa kebijakan tersebut sangat merugikan.
"Para kiyai dan santri bergerak atas inisiatif sendiri karena suara mereka tidak didengar, bahkan RMI PBNU pun tidak pernah dilibatkan Mendikbud membahas kebijakan tersebut," ungkap Gus Aik.
Dia juga mengatakan, kelompok yang menyebut gerakan #JihadTolakFDS adalah politisasi. Karena itu, tidak bisa dibenarkan.
"Kepentingan para santri menolak FDS itu memperkuat karakter pesantren yang terbukti dalam sejarah memiliki semangat kebangsaan. Daripada FDS yang ditolak banyak orang, lebih baik Mendikbud bersama Kemenag mengampanyekan gerakan nasional AyoMondok yang digunakan oleh banyak kalangan karena nilai posistlfnya," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyampaikan hal yang sana terkait Peraturan menteri soal FDS. Dia meminta pemerintah agar mencabutnya.
TERPOPULER
