Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memacu akselerasi pengembangan infrastruktur terpadu di kawasan perbatasan. Hal itu bertujuan untuk memperkuat wilayah perbatasan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan Nawacita dan visi misi Presiden Joko Widodo.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, mengatakan, daratan yang merupakann wilayah perbatasan di Indonesia meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste.
"Kemudian Provinsi Kalimantan Barat, Tengah, dan Utara dengan Malaysia, serta Provinsi Papua dengan Papua Nugini," papar Rido, saat berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) ”Jelajah Tapal Batas 2017” di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (10/8/2017).
Hadir sebagai pembicara lain, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah, Pelaksana Tugas Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Marvel Situmora, dan Walikota Tarakan, Sofian Raga. Diskusi ini juga diikuti perwakilan asosiasi pengusaha, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan kelompok masyarakat.
Menurut Rido, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR telah mengamanatkan pengembangan wilayah perbatasan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan konektivitas sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
"Mulai dari membuka keterisolasian, mendukung perekonomian rakyat, pelayanan sosial dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan lainnya," terang Rido.
Untuk pengembangan konektivitas kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara, lanjutnya, program infrastruktur yang digulirkan pada anggaran tahun 2017 meliputi pembangunan jalan Long Boh -Metulang–Long Nawang.
“Untuk pembangunan jalan Long Bawan-Long Midang, Long Pujungan–Long Kemuat-Langap, dan Mensalong- Tau Lumbis dilakukan melalui cara membuka hutan terlebih dahulu,” ujarnya.
Kemudian, ada juga preservasi rehabilitasi jalan dalam Kota Tanjung Selor, rehabilitasi mayor jalan Sekatak Buji-Malinau, rehabilitasi mayor jalan lingkar Pulau Sebatik, rehabilitasi mayor jalan Mensalong-APAS.
“Pelebaran jalan batas Bulungan-Tanjung Selor, Tanjung Selor-Tanjung Palas, pelebaran jalan SP. 3 Tanjung Palas-Sekatak Buji, preservasi rehabilitasi jalan dalam Kota Nunukan, serta rekonstruksi jalan Simanggaris-batas negara,” jelasnya.
Adapun pengembangan keciptakaryaan, lanjut Rido, meliputi, pembangunan Break Water Pantai Tanjung Aru, Kepulauan Sebatik, pembangunan Sea Wall Pantai Amal Baru, Kota Tarakan, pembangunan embung serbaguna Tanjung Agung, pembangunan embung serbaguna Pulau Bunyu Tahap I, serta pembangunan intake dan jaringan transmisi Indulung Kota Tarakan.
Selain itu, ada peningkatan infrastruktur permukiman kawasan kumuh di Sungai Bolong Kelurahan, Nunukan Utara, pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan desa raspen tubu di Kecamatan Malinau Utara, pembangunan drainase lingkungan Pulau Sebatik, dan lainnya.
Rido menjelaskan, peningkatan kualitas rumah swadaya dilakukan mencapai 1.500 Unit, pembangunan rumah khusus 100 unit, serta revitalisasi rumah khusus 50 unit.
Di tempat yang sama, Irianto Lamri menerangkan, selama ini pembangunan infrastruktur fisik dan telekomunikasi telah memacu pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan di Kalimantan Utara.
“Masyarakat sangat berharap agar mutunya bisa meningkat. Idealnya bisa melebihi fasilitas yang ada di negara tetangga,” terangnya.
Menurutnya, pemerintah sudah terlalu lama fokus di pusat pemerintahan, terutama di Pulau Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera, namun tiga tahun ke belakang telah berbeda.
“Hal itu terlihat di wajah pintu-pintu lintas batas negara serta desa dan kecamatan di wilayah perbatasan,” terangnya.
Untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur telekomunikasi sudah dilakukan, sehingga meningkatkan mobilitas warga. Hal itu sudah membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara.
“Pada tahun 2015, ekonomi Kalimantan Utara tumbuh 3,75 persen, namun data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I-2017 menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara 6,17 persen. Angka itu menempati pertumbuhan tertinggi kedua setelah Kalimantan Tengah 9,49 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengakui, akses jalan antarkabupaten dan kecamatan sudah lebih baik, penggunaan telepon tak perlu memakai kartu operator negara tetangga atau memanjat pohon untuk mencari sinyal, meski ada beberapa kawasan masih lemah sinyalnya.
Pembicara lainnya, Ririek Adriansyah, mengatakan, pihaknya saat ini terus memperluas jangkauan jaringan internet hingga ke wilayah perbatasan. Ia berharap, hal tersebut akan dampaknya pada perekonomian.
Ia menerangkan, data Bank Dunia pada 2010 menunjukkan, setiap 10 persen peningkatan penetrasi internet akan memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38 persen di negara maju dan 1,12 persen di negara berkembang.
Di tempat sama, Marvel Situmora mengakui, saat ini masih ada sejumlah wilayah yang belum memperoleh sinyal telepon seluler.
“Dalam lingkup nasional ada 8.831 desa yang belum bersinyal, dari total 79.191 desa dan kelurahan di Indonesia,” terangnya.
Dengan begitu, lanjut Marvel, pihaknya menempuh sejumlah cara untuk mengatasi kemacetan komunikasi, antara lain melalui program Palapa Ring yang menghubungkan kota/kabupaten dengan jaringan serat optik, membangun infrastruktur di wilayah tanpa sinyal, dan menyediakan akses internet melalui desa broadband terpadu.
Ia menjelaskan, wilayah perbatasan di Kalimantan Utara merupakan bagian yang menjadi sasaran pembangunan menara base transceiver station (BTS). Program ini menyasar 228 lokasi sepanjang tahun 2016-2017, antara lain 41 lokasi di Kalimantan Utara, 22 lokasi di Nusa Tenggara Timur, dan 18 lokasi di Papua.
(**Artikel ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dan Suara.com)
TERPOPULER
