Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berencana membuka cabang di sembilan wilayah di kepulauan Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Diharapkan, rencana tersebut berjalan mulai tahun 2018.
"Ada sembilan perwakilan KPK di setiap regional, di Sumatera, Kalimantan, Papua. Saya harap tahun depan mulai berjalan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017).
Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan karena perdebatannya sangat keras.
Saut mengatakan bila nanti KPK membuka cabang, akan ada satu orang yang bertanggungjawab memantau kegiatan pemerintah daerah yang masuk dalam wilayahnya.
"Akan ada banyak senior-senior yang ada di sana, fungsinya tetap melakukan penindakan dan pencegahan," katanya.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, menurut Saut, tak membutuhkan anggaran yang besar. Pasalnya, kerja mereka masih bersinergi dengan yang ada di markas pemberantasan korupsi di Jakarta.
"Kita kasih waktu dua minggu ya, untuk menentukan siapa orang yang bertanggung jawab di daerah itu," kata Saut.
Rencana ini sebenarnya bukan hal baru. Sudah bertahun-tahun uang lalu didengungkan.
Perwakilan KPK di wilayah bukan dalam bentuk kantor fisik, melainkan ada perwakilan KPK yang diutus untuk menjadi kepala cabang di wilayah yang telah ditentukan.
