Ketua Panitia Pelaksana Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi se-Indonesia Melawan Radikalisme, Nyoman Gede Antaguna menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, untuk menyampaikan kegiatan aksi kebangsaan di Bali, akhir September 2017.
Antaguna di Denpasar, Sabtu (26/8/2017), mengatakan pihaknya menghadap Presiden Joko Widodo pada Jumat (25/6/2017) didampingi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir dan bersama 20 perwakilan rektor dari beberapa wilayah Indonesia.
Ia mengatakan tujuan menghadap Presiden Joko Widodo untuk mengundang dan memastikan kehadiran presiden dalam aksi kebangsaan tersebut, yang akan dilaksanakan di Bali akhir September mendatang. Kegiatan "Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi se-Indonesia Melawan Radikalisme" akan dihadiri sedikitnya 4.500 rektor seluruh Indonesia.
"Saya mendampingi 20 perwakilan rektor dari beberapa wilayah Indonesia, untuk memastikan kehadiran Presiden RI dalam perhelatan akbar yang akan diselenggarakan di Bali. Acara itu dikemas dalam 'Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme'," ujarnya.
Menurut Ketua DPD KNPI Provinsi Bali yang juga akademisi Universitas Warmadewa Denpasar mengatakan, Presiden Joko Widodo menyatakan siap hadir bersama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Agama pada aksi kebangsaan tersebut. Narasumber yang akan diundang adalah Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulan Teroris dan Kepala Unit Kerja Pancasila (UKP) Yudi Latif.
Pada kesempatan tersebut, kata Antaguna, Presiden Joko Widodo meminta panitia dan perwakilan rektor tersebut agar menyiapkan acara tersebut dengan sebaik-baiknya.
Antaguna mengatakan pihaknya siap menyukseskan kegiatan tersebut, walau diakuinya menghadirkan seluruh rektor se-Indonesia memang bukanlah perkara gampang.
"Perlu perencanaan, pegorganisasian dan pelaksanaan sebaik-baiknya, sehingga acara tersebut dapat berjalan lancar dan sukses," ucapnya.
Ia mengatakan aksi kebangsaan tersebut merupakan tindak lanjut dari "Focus Group Discussion (FGD)" puluhan rektor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yang dilaksanakan di Denpasar pada akhir Juli lalu. FGD itu membahas cara mengantisipasi fenomena radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Pelaksaan FGD hingga aksi kebangsaan para rektor tersebut sebagai respon atas kegelisahan mereka terhadap merebaknya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia, yang akhir ini sebagai wacana, tetapi sudah taraf meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua perguruan tinggi hendaknya berada dalam satu barisan kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan melawan paham radikalisme dan terorisme.
Aksi kebangsaan itu sebagai bentuk kepedulian para rektor terhadap empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. (Antara)
TERPOPULER
