Suara.com - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra menyampaikan pihaknya belum menerima pernyataan resmi dari Pemprov DKI Jakarta perihal kucuran dana untuk upah anggota Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas atau Supeltas.
Hal ini disampaikan Halim menanggapi indikasi Gubenur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak akan memberikan bantuan dana untuk gaji para Supeltas
"Saya belum dapat informasi tentang setuju dan tidak setujunya. Hanya saja sekarang surat sudah masuk ke gubernur," kata Halim, Senin (28/8/2017).
Dia pun berencana mengatur pertemuan dengan Djarot untuk meminta kepastian perihal penganggaran untuk Supeltas dari pemerintah. Halim sangat optimistis apabila program pemberdayaan Supeltas ini disampaikan dengan rinci, Pemprov DKI akan memberikan dukungan berupa kucuran dana.
"Mungkin beliau (Djarot) kurang jelas. Kalau dengan Sekda kemarin sudah jelas sama dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan mendukung kami dalam rapat itu," kata Halim.
Selain berharap dari Pemprov DKI, Halim menyampaikan pihak juga tetap berkoordinasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI yang sudah membuka peluang sebagai pihak menyandang dana untuk honor Supeltas.
"Ya kan ada Kadin yang bisa. Saya sedang menggarap ini MoU dengan Kadin untuk permintaan honor daripada Supeltas ini. Kami cari lagi usaha-usaha bagaimana sampai bisa membantu ini Supeltas, membiayai Supeltas," katanya.
Sebelumnya, Djarot menyampaikan menolak memberikan gaji anggota Supeltas. Justru, Djarot berpendapat lebih baik polisi bisa memperdayakan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta.
"Kalau itu kan relawan, relawan yaa relawan ya. Mungkin kita bisa bantu melalui penugasan PPSU. Jadi ketika dia senggang dia bisa bantu itu, tapi kalau disuruh membayar nggaklah, janganlah, kan namanya relawan itu kan dia tidak dibayar," kata Djarot usai menghadiri acara Program Panggung Kampung Sehat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).
TERPOPULER
