Masuk Tahun Politik, Jokowi Minta Menteri Bikin Kebijakan Populis

‎Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8/2017). Dalam arahannya, Jokowi menginstruksikan jajaran menteri untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

"Tahun depan kita ‎sudah masuk tahun politik, sehingga kebijakan apapun dapat secara signifikan memberikan pengaruh. Sekali lagi kebijakan itu agar semuanya diarahkan keberpihakan kita pada publik, pada raykat," kata Jokowi.

‎Dia juga mengingatkan jajaran menteri kebinet kerja untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang merugikan rakyat. Semua kebijakan yang akan diputuskan harus terlebih dahulu ‎dikaji secara mendalam.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan pada publik, pada masyarakat, sebelum melalui kajian dan perhitungan mendalam. Sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujar dia.

Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada semua jajaran anggota kabinet kerja untuk mempertahankan program-program yang bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah penyaluran ‎dana desa.

"Jadi pertahankan program-program yang sudah berjalan dengan baik, misalnya KIP (kartu Indonesia pintar), KIS (kartu Indonesia sehat), PKH (paket keluarga harapan), efektivitas penyaluran dana desa. Pastikan apa yang sudah diprogramkan ini betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat," tandas dia.