Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8/2017). Dalam arahannya, Jokowi menginstruksikan jajaran menteri untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.
"Tahun depan kita sudah masuk tahun politik, sehingga kebijakan apapun dapat secara signifikan memberikan pengaruh. Sekali lagi kebijakan itu agar semuanya diarahkan keberpihakan kita pada publik, pada raykat," kata Jokowi.
Dia juga mengingatkan jajaran menteri kebinet kerja untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang merugikan rakyat. Semua kebijakan yang akan diputuskan harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam.
"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan pada publik, pada masyarakat, sebelum melalui kajian dan perhitungan mendalam. Sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujar dia.
Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada semua jajaran anggota kabinet kerja untuk mempertahankan program-program yang bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah penyaluran dana desa.
"Jadi pertahankan program-program yang sudah berjalan dengan baik, misalnya KIP (kartu Indonesia pintar), KIS (kartu Indonesia sehat), PKH (paket keluarga harapan), efektivitas penyaluran dana desa. Pastikan apa yang sudah diprogramkan ini betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat," tandas dia.
