Masih seperti diberitakan The Guardian, kantor kesekretariatan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi membantah melakukan genosida terhadap Rohingya.
Pernyataan resmi yang dikeluarkan kantor Suu Kyi justru menyebutkan, gerilyawan ARSA lebih dulu membakar desa. Pemerintah lantas merespons hal tersebut dengan mengevakuasi seluruh warga beragama Buddha dari Rakhine, untuk mengantisipasi bentrokan sektarian.
Klaim pemerintah Myanmar itu diperkuat oleh pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley. Ia mengutuk aksi insureksi ARSA terhadap polisi Myanmar.
"Tapi, aparat keamanan Myanmar seharusnya bisa mengantisipasi adanya aksi kekerasan lanjutan. Mereka harus bertanggungjawab menegakkan hukum humanitarian internasional, termasuk tidak menyerang warga sipil dan pekerja kemanusiaan di Rakhine," tambah Haley.
Komisioner tinggi PBB untuk HAM, Zeid Ra'ad Al Hussein, juga mengakui dan mengutuk ARSA karena menyerang aparat keamanan Myanmar.
Namun, Zeid menilai aksi insurgensi ARSA tersebut tidak lantas bisa diartikan bahwa seluruh etnis Rohingya harus dibunuh atau diusir dari Myanmar.
"ARSA adalah respons sebagian etnis Rohingya setelah berdekade diperlakukan tidak manusiawi oleh rezim militer Myanmar. Perlakuan seperti itu memupuk sengamat ekstremisme," tegasnya.
"Perempuan, anak-anak, dan semua warga Rohingya sudah lelah berlari. Sebagian dari mereka akhirnya melawan diskriminasi pemerintah Myanmar. Karenanya, apa pun klaim pemerintah, seharusnya pembantaian ini tak terjadi," tandasnya.
Baca Juga: LSM Buruh Migran Indonesia Akan Hadiri Sidang PBB di Genewa
